Bantuan Jaring ikan bersumber APBK tahun anggaran 2020 senilai Rp 1,4 Miliar yang diserahkan untuk kelompok nelayan kakap putih Kecamatan Seuneddon Kabupaten Aceh Utara diduga bermasalah. Mencuatnya aroma bermasalah bantuan jaring ikan untuk para nelayan tersebut, berdasarkan informasi yang diterima media ini dari kalangan masyarakat. “Bantuan jaring ini sudah diserahkan kepada nelayan sebanyak 144 orang dari jumlah usulan 166 orang, karena dipangkas anggaran faktor pandemi, maka yang mendapat bantuan 144 orang. Berupa bantuan lima lembar jaring, 30 kg timah pemberat dan pelampung jaring,” jelasnya Kamis (21/01/2021).

Qanun LKS Kurang Kajian, Timbulkan Polemik

Usman Lamreung.
A A A

Oleh: Usman Lamreung.

Polemik terkait Bank konvensional tahun 2021 sesuai perintah Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018, tidak lagi beroperasi di Aceh. Namun kebijakan ini menuai soroton publik dalam beberapa hari terakhir.

Menariknya Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga akan mengajukan Perubahan Qanun tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Pemerintah Aceh bakal mengajukan izin operasional bank konvensional sampai tahun 2026, gagasan tersebut adalah hasil rapat antara pelaku perbankan dan pengusaha, yang dihadiri oleh Gubernur, Bank Indonesia dan OJK.

Dalam pertemuan tersebut pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagan dan Industri Indonesia (Kadin) mengeluh karena terkendala dengan transaksi ekspor komuniti Aceh ke pembeli, khusus dengan negara-negara yang tidak menggunakan transaksi bank Syariah.

Namun tidak hanya itu, tapi ada juga beberapa masalah lain seperti masih banyak bank konvensional belum melakukan konvensi ke Syariah, Penyaluran Kredit Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), dan dana desa, masih menggunakan bank konvenisonal.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, apakah rujukan masalah dan kendalah hanya semata dari Kamar Dangan dan Industri Indonesia (Kadin) ?

Bagaimana dengan pelaku usaha lainnya, apakah sama masalah yang mareka hadapi, maka sudah sepatutnya pemerintah Aceh sebelum mewacanakan menunda operasional bank konvensional sampai 2026, juga harus mendengarkan saran dan pendapat dari sektor terkait yang lain.

Berbagai kendala dan masalah tersebut, kami melihat memang perlu dilakukan kajian akademik secara obyektif dampak secara luas perubahan konvensi Bank konvensional ke Bank Syariah.

Qanun Lembaga Keungan Syariah pasal 6 dan 65 menyebutkan lembaga keuangan yang beroperasi di seluruh Aceh harus berbentuk Syariah dengan masa transisi selama tiga tahun atau sampai tahun 2021.

Maka sudah sepatutnya masalah tersebut Pemerintah Aceh dan DPRA mencari solusi atau jalan tengah secepatnya, dengan melakukan kajian akademis, agar dampak secara sosial ekonomi yang dikeluhkan para pelaku usaha dapat terjawab.

Meskipun pembuatan Qanun LKSnya melibatkan eksekutif-legislatif, akademisi dan ulama, namun sepertinya kurang kajian filosofisnya, tentang berbagai dampak konsekuensial lintas aspek, terasa masih belum cukup memadai.

Sehingga, ketika mau diimplementasi datang, kesadaran tentang berbagai hal yang luput dikaji, menjadi beban dan baru dirasakan.

Amanah Qanun LKS sudah di jalankan oleh perbankan di Aceh, sebagian bank konvensional sudah konvensi ke Syariah dan sudah siap, menjalankan perintah qanun tersebut.

Penerapan perbankan/lembaga keuangan syariah adalah turunan dari penerapan ekonomi Islam.

Penerapan ekonomi Islam adalah bagian dari implementasi syariat Islam secara kaffah. Artinya implementasi qanun LKS harus terus berjalan, sambil melakukan sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat, karena saat ini masyarakat bingung dan berangapan pelaksanaan praktek bank konvensional dan bank Syariah sama.

Perlu ada upaya memberikan pemahaman pada lapisan masyarakat terkait dengan pelaksanaan bank syariah.

Pertama, seharusnya sosialisasi qanun LKS dan pemahaman perbankan syariah dan konvensional bisa dibedakan semua elemen masyarakat, bukan saja pengusaha, pemerintah tapi juga rakyat, mereka semua berinteraksi dalam dunia perbankan.

Kedua, regulasi yang disusun bersama- sama Pemerintah Aceh dan DPRA, belum tuntas kajian filosofis dampak yang luas saat implementasi, seharusnya ada kajian lebih koferehensif secara akademik, saat pemberlakukan seharusnya dilakukan bertahap dan evaluasi, setelah tersosialisasi, dan masyarakat paham, baru diberlakukan permanen.

Penulis merupakan akademisi Universitas Abulyatama

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...