Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Presiden Jokowi: Perusahaan Tak Bisa Lakukan PHK Sepihak

Biro PersPresiden Jokowi
A A A

BANDA ACEH - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers secara daring dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020), menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mengatur agar perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Dalam konferensi pers tersebut Presiden Jokowi, juga mengatakan
ada informasi yang menyebutkan perusahaan bisa melakukan PHK secara sepihak, dan juga hilangnya jaminan sosial terhadap pekerja adalah kabar yang tidak benar.

“Apakah perusahaan bisa mem-PHK kapan pun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak,” tegas Presiden Jokowi.

Labih lanjut Jokowi mengatakan, kesejahteraan pekerja juga dilindungi dengan adanya jaminan sosial dan kesejahteraan.

Kemudian ada juga pertanyaan, benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang?

"Yang benar jaminan sosial tetap ada, tidak akan hilang,” tegasnya.

Pada dasarnya ujar Presiden, Undang- Undang Cipta Kerja bertujuan memperbaiki kehidupan para pekerja dan juga keluarga pekerja.

Dari sisi upah, Presiden juga menyebutkan, bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi juga tidak dihapuskan dari Undang-Undang yang disusun berdasarkan metode Omnibus Law itu.

UU Cipta Kerja juga mengatur agar sistem pengupahan bisa dihitung berdasarkan waktu dan hasil.

Namun ada yang menyebutkan upah minimum dihitung per jam. "Ini juga tidak benar, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang, Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil,” ungkap Presiden.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...