Polri:

Polisi Bantu Tindak Alexis Jika Diminta Pemprov DKI

FOTO | DETIK.COMKadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto
A A A

Sudah habis. Otomatis, maka tidak punya izin lagi kemudian. Kan sudah habis, kemudian dengan begitu, tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi. Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin, tanpa izin, maka semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal,

Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta

JAKARTA - Kepolisian akan turun tangan, membantu Pemprov DKI Jakarta menindak tegas kegiatan di Hotel dan Griya Pijat Alexis. Tetapi bantuan tersebut diberikan jika Pemprov DKI meminta bantuan aparat.

"Itu kewenangan Pemprov. Bisa, bisa (ditindak kepolisian) atas permintaan Pemprov," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (30/10/2017).

Setyo menerangkan polisi tak dapat sekonyong-konyong memproses Hotel dan Griya Pijat Alexis karena pelanggaran yang dilakukan masuk dalam ranah pelanggaran Perda.

"Ini kan penegakan perda (peraturan daerah). Ijin-ijin kan semua urusan Pemprov," ujar Setyo.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya mengatakan kegiatan di Hotel Alexis terbilang kegiatan ilegal. Pasalnya Pemprov DKI Jakarta telah menolak pendaftaran ulang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan pengelola Alexis. Surat penolakan TDUP itu terbit pada Jumat (27/10).

"Sudah habis. Otomatis, maka tidak punya izin lagi kemudian. Kan sudah habis, kemudian dengan begitu, tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi. Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin, tanpa izin, maka semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Adapun alasan Pemprov DKI menolak TDUP Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis karena informasi tentang adanya kegiatan prostitusi di dalamnya. Berikut 4 poin alasan Alexis ditolak izinnya oleh Pemprov DKI:

1. Menindaklanjuti informasi yang berkembang di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang dalam penyelenggaraan usaha Hotel dan Griya Pijat di Hotel Alexis;

2. Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berkewajiban turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat kerja;

3. Pemerintah berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;

4. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis belum bisa diproses.

Penolakan terhadap permohonan TDUP Alexis ini tertuang dalam surat bernomor 68661-1.858.8. Surat bertanggal 27 Oktober 2017 itu diteken oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi.

Itu kewenangan Pemprov. Bisa, bisa (ditindak kepolisian) atas permintaan Pemprov,

Irjen Setyo Wasisto Kadiv Humas Polri

Kode:47
Sumber:detik.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...