Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Polda Aceh Amankan Empat Pelaku Penyeludupan Etnis Rohingya

ISTIMEWAKonferensi pers
A A A

BANDA ACEH - Polda Aceh melalui Ditreskrimum telah mengamankan empat pelaku diduga melakukan penyelundupan manusia etnis Rohingya dengan menjemput di tengah laut Seuneudon, Aceh Utara, menggunakan kapal penangkap ikan, pada Sabtu (22/6) lalu.

Selanjutnya dalam kapal tersebut terdapat 99 orang etnis Rohingya, pada Kamis (25/6) sekira pukul 17.00 WIB diturunkan di pinggir pantai Desa Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara.

Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya SIK dan Kabid Humas Kombes Ery Apriyono SIK MSi dalam konferensi pers yang digelar di aula Ditreskrimum, Selasa (27/10) menjelaskan, keempat pelaku yang diamankan itu masing-masing berinisial FA (47), AS (37), R (32) dan SB (42).

Sedangkan dua pelaku lagi yang diduga terlibat dalam kasus itu sudah lari dan masuk daftar DPO, masing-masing berinisial AJ dan AR.

"TKP di Desa Lapang Kecamatan Seunudon dan Desa Lancok Kecamatan Syamtalira Aceh Utara," katanya.

Menurutnya, barang bukti yang diamankan petugas berupa HP 2 unit, GPS MAP-585 warna hitam merk Garmin made in Taiwan, kapal penangkapan ikan nomor KM Nelayan 2017-811 (10 GT) telah dipinjam pakai oleh Ketua Koperasi dan Surat sewa menyewa kapal dari Koperasi Samudra Indah Aceh Utara.

Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya SIK menyampaikan perkara tindak pidana penyelundupan manusia ini melanggar pasal 120 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Dengan Undang-undang Keimigrasian ini, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)," katanya lagi.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...