Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

DPRA Kalah Telak

Plt Gubernur Tidak Akan Hentikan Sekda dan Kepala BPKA

Dok PribadiDr. Taufiq Abdul Rahim.
A A A

Oleh: Dr Taufiq A Rahim SE MSi

Dengan suara yang lumayan kencang pada Sidang Paripurna Interpelasi, Selasa, 29 September 2020, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyampaikan sejumlah persoalan. Salah satu yang disampaikan supaya Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dan Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aceh (BPKA) untuk segera diganti.

Namun keinginan dewan itu sama sekali tidak menjadi perhatian bahkan diacuhkan, tidak disambut baik oleh Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah, dalam artian Nova mengambil sikap mendiamkan saja.

Sekda Aceh dan Kepala BPKA yang merupakan pejabat eselon II dalam posisi Aparatur Sipil Negara (ASN), atau pejabat pratama dan juga selaku koordinasi kerja di Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Plt Gubernur Aceh.

Kedua jabatan itu demikian penting dalam mengurus serta mengelola program dan proyek di Pemerintah Aceh. Demikian juga, Sekda Aceh sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), ini sangatlah strategis dalam merancang, dan mengatur, serta menentukan seluruh program dan proyek dibawah koordinasi Plt Gubernur selaku kepala Pemerintah Aceh.

Selanjutnya, Kepala BPKA sangat paham serta tahu persis posisi dan pelaksana terhadap berbagai proyek yang dilaksanakan di Aceh, disamping urusan yang berhubungan dengan jumlah baik secara kuantitas maupun kualitas proyek yang akan menjadi pendapatan Aceh maupun yang berpotensi menambah dan mengurangi pendapatan/kekayaan daerah.

Dapat saja semua yang dilakukan oleh Sekda Aceh dan Kepala BPKA atas keinginan serta persetujuan Plt Gubernur Aceh.

Kondisi ini, jika dipertahankan oleh Plt Gubernur sebagai pemegang wewenang dan kekuasaan politik eksekutif terhadap kinerja birokrasi, maka Sekda dan Kepala BPKA yang dikehendaki akan tetap dipertahankan.

Nah, ini dalam praktik kebijakan politik anggaran dianggap (sebagai pemegang kebijakan publik/fiskal dan moneter) secara institusi sebagai “pemegang kunci” terhadap berbagai persoalan sehingga menjadikan suara interpelasi semakin kuat dan menggema.

Ataupun ini dianggap substansi masalah dan keinginan serta naluri agar interpelasi semakin tidak bermakna politik.

Bisa jadi DPRA dikalahkan oleh Plt Gubernur
Demikian juga, jika sebagai hak dan fungsi pengawasan dalam bentuk interpelasi, bisa jadi dinaikkan (hak angket, impeachment/pemakzulan), maupun masing- masing menempuh strategi yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat Aceh.

Namun jika ditempuh cara lain dengan politik kepentingan dari Plt Gubernur Aceh dengan DPRA, atau permainan dan wacana demokrasi akan mandeg, karena masing- masing bertahan dengan kepentingan politiknya.

Kemudian dikatakan, bisa jadi DPRA dikalahkan oleh Plt Gubernur Aceh dengan tidak dipatuhinya keinginan untuk menghentikan serta menggantikan Sekda Aceh dan Kepala BPKA, sehingga DPRA semakin prustasi. Tentu saja dalam hal ini kita juga tidak berharap “turun kelas”.

Sementara itu pembahasan tentang APBA 2021 juga tidak dilaksanakan sebagai proses perencanaan, pengesahan dan penetapan (qanun) yang melibatkan DPRA (menunjukkan kesejajaran kekuasaan politik eksekutif dan legislatif) dan saat ini sudah bulan Oktober 2020.

Karena dianggap secara politik DPRA tidak sejajar dalam kekuasaan politik di Aceh karena ada indikasi dihambat oleh Plt Gubernur Aceh.

Semuanya dalam kebijakan politik anggaran merupakan keputusan Plt Gubernur dan jajaran birokrasi (ASN) dibawah kendali Plt Gubernur dan Sekda Aceh.

DPRA dibuat tidak berdaya
Namun, jika ini sebagai institusi kunci, tidak akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh Plt Gubernur Aceh, DPRA dibuat tidak berdaya karena ada kepentingan politik anggaran yang menjadi sasaran dan target.

Dapat saja kita lihat bahwa, jika ini murni untuk kepentingan rakyat, masing- masing harus terus berjuang agar interpelasi serta keinginan di dalamnya yang dianggap substansial sebagai masalah interpelasi DPRA terhadap Plt Gubernur Aceh mesti selesai tuntas.

Saat ini rakyat Aceh sedang melihat atau menyaksikan kesungguhan serta DPRA dan Plt Gubernur Aceh akan diuji oleh masyarakat Aceh, apakah benar-benar untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh ditengah kondisi pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) di Aceh terus meningkat secara signifikan, dengan 5000 kasus atau bisa lebih lagi dalam jangka waktu singkat.

Sementara permasalahan serta persoalan kehidupan masyarakat Aceh sampai saat ini tetap tidak menentu dan semakin berat, baik kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, serta kepastian masa depan juga semakin tidak jelas.

Rakyat Aceh saat ini sedang ingin menyaksikan yang sesungguhnya, juga akan terlihat siapa yang menang dan kalah, atau peristiwa seperti ini hanya menghabiskan waktu saja dilakukan oleh para elite politik di Aceh dalam ketidakberdayaan memegang mandat kepemimpinan di Aceh.

Sehingga nantinya rakyat juga tidak percaya lagi kepada pejabat publik dan elite Aceh. Jika demikian daerah ini akan ditentukan oleh rakyat Aceh sendiri, karena untuk rakyat hanya disajikan tontonan yang semakin tidak menarik dengan berbagai janji yang pernah disampaikan sebelumnya.

Penulis merupakan akademisi Universitas Muhammadiyah (Umuha) Aceh

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...