Anggota Komisi II DPR Aceh Sulaiman SE mengaku terkejut setelah mendengar kabar bahwa Provinsi Aceh harus impor garam dari Thailand. Bahkan komoditas tersebut termasuk dalam komoditas impor terbesar ke Provinsi ujung barat Indonesia. Dimana berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Provinsi Aceh pada Mei 2020 sebesar US$ 245 ribu.

Pemanggilan Mualem oleh Komnas HAM RI

Plt DPW PA Aceh Barat Harap Pemerintah Tak Ungkit Masa Lalu

SITI AISYAHPlt DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat, Ofa Mua Nadi.
A A A

ACEH BARAT - Pemanggilan Muzakir Manaf alias Mualem oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) pada tanggal 23 September 2019 terkait saksi kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ketika masa konflik silam menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak.

Salah satunya Plt Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat , Ofa Mua Nadi yang juga mempertanyakan sikap Komnas HAM yang memanggil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).

Menurutnya , pemanggilan Mualem tersebut seperti upaya mengungkit masa lalu, dan merusak perdamaian yang selama ini terjaga dengan baik.

"Saya merasa kecewa dengan dipanggilanya Mualem oleh Komnas HAM, ini seakan-seakan mengungkit masa lalu padahal masalah itu sudah selesai semua setelah penandatanganan MOU," kata Ofa Mua Nadi, kepada acehimage.com, Sabtu 12 Oktober 2019.

Dikatakannya, semenjak beredarnya berita pemanggilan Mualem tersebut, banyak dari masyarakat yang menanyakan maksud dan tujuannya itu, sehingga menimbulkan kegundahan di tengah-tengah masyarakat, terutama para mantan kombatan sendiri.

"Untuk merawat perdamaian itu sulit, jadi jangan menimbulkan masalah baru,"tegasnya.

Seharusnya, tambah Nadi pihak Komnas HAM benar-benar memahami konteks perdamaian Aceh yang telah disepakati dan ditanda tangani kedua belah pihak antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki.

Disebutkan, bahwa dalam perjanjian MoU telah melahirkan sebuah nota kesepakatan dan kesepahaman antara kedua belah pihak GAM dan RI.

Dimana dalam nota tersebut dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa setiap orang yang terlibat dan terafiliasi dengan GAM berhak memperoleh Amnesti International.

Ia berharap, pemerintah tidak mengungkit-ngukit masa lalu, karena saat ini kita sedang bersama-sama menjaga perdamaian.

"Masalah konflik GAM dan RI tidak perlu diungkit lagi, kita bersama-sama menciptakan  rakyat hidup rukun damai dan makmur dalam kehidupan masa depan Aceh umum nya dalam bingkai NKRI, " pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), H Muhammad Saleh menjelaskan. Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, terkait pemanggilan Ketua Umum DPA PA, H Muzakir Manaf, merupakan surat klarifikasi biasa dan normatif.

“Tidak ada yang luar biasa. Hanya permintaan keterangan, terkait peristiwa masa lalu yaitu, kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh tahun 2001-2004 silam,” jelas H Muhammad Saleh, Selasa, 8 Oktober 2019 di Banda Aceh.

Sebelumnya sebut Shaleh, begitu dia akrab disapa. Pihaknya sudah menerima surat Nomor: 258/SP-Aceh/IX/2019, tanggal 23 September 2019, beberapa hari lalu dari Komnas HAM RI, Jakarta.

Namun, karena berbagai kesibukan sehingga H Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, belum bisa datang. “Hanya untuk memberi keterangan, Insya Allah Mualem akan datang, kami akan meminta untuk dijadwal ulang,” sebut Shaleh.

Itu sebabnya jelas Shaleh, tak ada yang luar biasa dari surat pemanggilan tersebut, karena sebelumnya, Komnas HAM juga telah turun ke Bener Meriah dan meminta keterangan serupa dari berbagai pihak.Termasuk unsur TNI dan Polri.

Menurut Shaleh, apa yang dilakukan Komnas HAM RI, merupakan tugas lembaga negara ini dalam melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM masa lalu, yang menjadi ranah dari lembaga ini.

“Karena itu, berdasarkan azas praduga tak bersalah, maka Komnas HAM wajib meminta keterangan dari para pihak. Termasuk para pimpinan milisi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah saat itu,” ungkap Shaleh.

“Permintaan keterangan ini hanya sebatas penyamaan data maupun informasi dari para pihak yang diperoleh Komnas HAM dalam melakukan klarifikasi dari kasus dimaksud. Ini adalah normatif dan prosedur kerja yang harus dilakukan Komnas HAM. Jadi, wajar-wajar saja,” ungkap Shaleh.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...