Hidayat Nur Wahid:

PKS Takkan Kirim Utusan Fraksi ke Hak Angket KPK

FOTO | ISTIMEWADr. Hidayat Nur Wahid, MA
A A A

Fraksi PKS sejak dari awal sikapnya adalah sebelum mengeluarkan sikap harus konsultasi dengan Pimpinan, dan Pimpinan PKS menegaskan untuk tidak ikut menandatangani dan tidak ikut mengusulkan hak angket. DPP PKS dan Fraksi tegas sikapnya seperti itu,

Dr. Hidayat Nur Wahid, MA Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera

JAKARTA - Panitia khusus (pansus) hak angket KPK segera dibentuk DPR setelah usulan tersebut disetujui lewat rapat paripurna. Fraksi PKS tak akan mengirim perwakilannya masuk ke panitia angket.

"Kenapa kita tidak mendukung, karena kita khawatir hak angket ini justru tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan pada awal masalahnya, tapi malah akan membuat kegaduhan politik dan menghadirkan apa yang dikhawatirkan publik bahwa KPK akan tidak fokus membongkar kasus-kasus besar seperti BLBI, E KTP dan lainnya," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid melalui keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (29/4/2017) malam.

Hidayat mengatakan PKS mendukung agar KPK semakin fokus membongkar kasus-kasus besar. PKS, kata Hidayat, percaya KPK melakukan hal tersebut dalam koridor kejujuran, kepastian hukum, keadilan hukum, tidak diskriminatif, tidak tebang pilih, dan tidak mengambil informasi dari sumber yang tidak bisa bertanggung jawab.

"Saya titip imbau KPK agar kesaksian Miryam itu penting untuk dikejar karena sangat penting, agar publik mengetahui apa sebenarnya yang terjadi," ujar dia.

"KPK mesti membuka hak itu. Kami yakin, tanpa hak angketpun sesungguhnya tujuan untuk menghadirkan informasi yang betul-betul jujur dari KPK bisa didapat," sambung Hidayat.

Aturan mengenai hak angket dimuat dalam UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Syarat dan tahapan hak angket diatur lebih rinci di pasal 199. Di situ dinyatakan bahwa hak angket diusulkan paling sedikit oleh 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi.

Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan. Kemudian setelah hak angket diterima, DPR akan membentuk Pansus. Di pasal 201 diatur mengenai pembentukan panitia angket itu.

"Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR," demikian petikan aturan soal panitia angket.

Hidayat mengatakan hak angket memang merupakan hak konstitusi DPR, tapi ada juga aturan-aturan yang mengatur sebelum DPR bisa memunculkan angket. Hidayat mengungkapkan dalam rapat paripurna itu ada yang mengatasnamakan Fraksi PKS dan ditandatangani yakni Fahri Hamzah. Padahal sikap fraksi tidak ada menandatangani, tidak menyetujui dan tidak mendukung.

"Fraksi PKS sejak dari awal sikapnya adalah sebelum mengeluarkan sikap harus konsultasi dengan Pimpinan, dan Pimpinan PKS menegaskan untuk tidak ikut menandatangani dan tidak ikut mengusulkan hak angket. DPP PKS dan Fraksi tegas sikapnya seperti itu," tegas dia.

Kode:47
Sumber:news.detik.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...