PKS Somasi Oknum Komisioner KIP Sabang

FOTO | ISTIMEWAKuasa Hukum PKS, Kasibun Daulay SH dan Faisal Qasim SH
A A A

SABANG - DPD Sabang melalui kuasa hukumnya mengirim somasi kepada Akmal Said, salah seorang oknum komisoner KIP Sabang atas tuduhan pembohongan publik dan pencemaran nama baik.

Surat somasi disampaikan oleh kuasa hukum PKS, Kasibun Daulay SH dan Faisal Qasim SH pada hari Jumat (31/8/2018).

Somasi atau Legal Notice ini adalah yang pertama dan terakhir mereka sampaikan kepada Akmal Said dalam kapasitas sebagai pribadi maupun sebagai oknum anggota Komisioner KIP Sabang.

Somasi ini terkait dengan pernyataan Akmal Said (Anggota Komisioner KIP Kota Sabang/kepala Devisi Logistik dan Keuangan KIP Sabang) di salah satu media online di Aceh , tertanggal 17 Agustus 2018 dengan judul berita “Penjelasan KIP Sabang Untuk PKS”.

Dalam alinea ke-empat dari berita tersebut diantaranya menyebutkan “KIP Sabang menurut Akmal Said memahami kondisi pertikaian antara kader PKS di pulau Weh itu, “Tapi ingat jangan bawa KIP Sabang kedalam ranah pertikaian antara sesama kader PKS, sebab KIP Sabang menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI”.

Pernyataan ini sampai dengan berita ini diturunkan tidak ada bantahan dari Akmal Said.

Dalam suratnya, PKS menyebutkan bahwa akmal said melalui media Elektronik seolah-olah menegaskan ada pertikaian antara kader PKS di Pulau Weh” atau Kota Sabang.

"ini tidak benar dan sangat merugikan klien kami. Apalagi sebagai anggota komisioner KIP, akmal said tidak memiliki hak dan wewenang untuk menuduh dan memberi justifikasi bahwa kader PKS Sabang sedang bertikai, terlebih disampaikan dimedia elektronik dalam kapasitas saudara sebagai penyelenggara pemilu" kata kasibun lagi.

Menurutnya tidakan Akmal tersebut yang telah menyebarkan kesan image negative dan black campaign kepada PKS Sabang sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) serta menimbulkan informasi yang keliru ditengah-tengah masyarakat.

"Apalagi dengan nada ancaman “Ingat jangan bawa KIP Sabang kedalam ranah pertikaian antar sesama kader PKS” hal ini menimbulkan disharmoni, antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, yang seharusnya yang bersangkutan jaga sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang sudah semestinya seluruh tahapan PEMILU 2019 berjalan dengan Jujur dan Adil ”.

Menurut Kasibun, oknum komisioner KIP Sabang ini telah merugikan PKS dan patut diduga telah melakukan abuse of power, melakukan perbuatan melanggar hukum, menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik partai, dan juga melakukan ancaman melalui media elektronik.

"Oleh sebab itu kami meminta Akmal untuk meminta ma’af kepada institusi PKS, kader, simpatisan dan masyarakat umum, melalui iklan permintaan ma’af di dua media cetak dan di lima media elektronik, dalam jangka 2x24 jam setelah surat somasi ini diterima." tegas Kasibun lagi.

Kasibun menegaskan jika Akmal Said tidak mengindahkan tuntutan ini maka PKS akan membawa kasus ini ke proses hukum.

Kode:47
Sumber:Rilis
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...