Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

PKS Minta Kartu Prakerja Disetop Karena Jadi Ladang Proyek

NETPemerintah luncurkan situs resmi Kartu Prakerja
A A A

JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah menghentikan Program Kartu Prakerja karena program yang menghabiskan anggaran sebesar Rp20 triliun tersebut telah bergeser dari tujuan awal dan menjadi ladang proyek.

"Kartu Prakerja sudah bergeser dari tujuan awalnya karena sudah menjadi ladang proyek," kata Mufida dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan Program Kartu Prakerja perlu dihentikan demi perbaikan sistem agar bisa berjalan lebih jelas, adil dan transparan.

Mufida berharap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan bahwa Program Kartu Prakerja berantakan dari awal hingga tahap pelaksanaannya.

"Tanyakan ke beliau (Menko Airlangga) kenapa harus dipaksakan melaksanakan Program Kartu Prakerja? Padahal jadi ladang proyek," ujar Mufida.

Bagi pengelola pelatihan, dia meminta tidak ada yang memanfaatkan krisis pandemi virus corona untuk kepentingan sepihak.

Mufida pun mengingatkan bahwa hal yang diperlukan di tengah kondisi banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan seperti saat ini adalah bantuan sosial langsung agar masyarakat bisa bertahan di masa krisis Covid-19.

"Jutaan pekerja kehilangan pekerjaaan atau dipotong gajinya karena terdampak Covid-19. Sungguh tak terlihat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan Program Kartu Prakerja," ungkap dia.

Untuk diketahui, secara keseluruhan, pemerintah akan menyalurkan kartu prakerja kepada 5,6 juta orang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona.

Total anggaran yang dialokasikan untuk Program Kartu Prakerja sebanyak Rp20 triliun. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta.

Sumber:CNN INDONESIA
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...