Satu unit rumah berkontruksi kayu di Desa Lampeuneuen Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar dilalap si jago merah, Selasa (1/12/2020) sekira pukul 12:49 WIB. Peristiwa kebakaran ini diduga akibat kompor yang lupa dimatikan, sehingga rumah yang diketahui milii Mawardi (41) dalam kondisi rusak berat.

PKM Tunda Gelar Aksi Demo Jilid 2

SAMSUDDINPerwakilan Petani Kopi Menangis (PKM) melakukan audiensi dengan Pemerintah dan DPRK Bener Meriah
A A A

BENER MERIAH – Massa yang tergabung dalam Petani Kopi Menanggis (PKM), menunda aksi unjuk rasa menuntut Eksekutif dan Legislatif merealisasikan tuntutan meraka pada aksi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, massa PKM merencanakan akan mengelar aksi unjuk rasa jilid esok hari, Selasa (27/10/2020) untuk meminta dibuat qanun di Aceh untuk komoditi kopi.

“Kita akan memberikan kesempatan kepada eksekutif dan legislatif dalam beberapa hari kedepan untuk menyiapkan naskah akademik tentang pembauatan draf rancangan qanun tentang kopi," kata Koordinator PKM Nasri Gayo.

Hal itu diungkapnya Nasri usai mengikuti audensi bersama eksekutif dan legislatif yang juga turut dihadiri beberapa perwakilan koperasi kopi, yang digelar di Dinas Pertanian Kabupaten Bener Meriah, Senin (26/10/2020).

Dikatakan Nasri, jika dalam jangka dua minggu meraka ( eksekutif dan legislatif ) tidak merealisasikan beberapa tuntutan, maka akan marekaa akan melakukan aksi protes.

"Dalam draf rancangan qanun Kabupaten Bener Meriah tentang tata kelola pertanian yang dibuat eksekutif dan jika itu disahkan maka itu adalah “ Omnibus Law “ ke dua, sebab dalam draf tersebut belum ada naskah akademiknya serta kita menilai dalam draf itu tidak ada keberpihakan kepada petani,"ujar Nasri.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Bener Meriah Zulham dihadapan peserta audensi menyebutkan, terhadaf draf qanun pihaknya saat ini sedang fokus untuk meneliti, menelaah dan mencermati pasal demi pasal agar qanun yang dilahirkan mengakomodir kepentingan petani.

Setelah ditelaah, diteliti dan dicermati, kata Zulham, ada hal krusial dan mendasar yang belum terakomodir didalam draf rancangan qanun itu. Untuk itu ia meminta eksekuti untuk mengevaluasi kembali serta membuat qanun khusu utnuk kopi.

Disisi lain, politisi PKB itu meminta kalau ada Koperasi yang nakal agar dicabut saja izin operasinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Kupatan Bener Meriah Ir Abadi mengatakan, terakit koperasi kopi tidak ada kewenangan pemkab setempat interpensi sebab dalam hal ini koperasi kopi tidak ada menerima bantuan dari pemda.

Terkait qanun, Abadi sangat sepakat kendati demikan perlu dilakukan pembahasan dengan melibatkan para pelaku kopi (Koperasi) dan juga perwakilan PKM.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Ir Nurisman menurutnya berbicara kopi bukan saja berbicara ditingkat daerah, provinsi atau pusat namun juga harus secara manca Negara khususnya negara-negara sebagai penampung kopi.

Untuk itu, dalam membahas rancangan qanun ini perlu dilakukan duduk bersama dengan segenap elemen supaya hasilnya nantinya sempurna.

Sementara itu, Sayutiman Kadis Perindustrian dan Perdagangan menyarankan semasa anjloknya harga kopi perlu penambahan sistem resi gudang. Dan juga mendesak realisasi janji presiden Jokowi untuk memberikan dana 1 Triliun untuk menampung kopi gayo.

Menyikapi tentang anjloknya harga kopi, salah satu perwakilan Koperasi Kopi Wanita Gayo, Rizkani menyebutkan, tidak ada permainan dan itu murni dampak dari pendemik Covid-19.

Pihaknya juga sangat sepakat jika pemda akan membuat qanun khusus kopi, namun yang menjadi perhatian adalah menyatukan persepsi untuk meningkatkan kopi yang organik.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...