Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy menyampaikan ledakan terjadi pada sebuah gerobak tempat jual gorengan di Jalan TGK di Lhong Dua Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, tidak ditemukan adanya mesiu maupun jelaga. Namun kejadian tersebut mengakibatkan kaca gerobak pecah dan atap serta sebagian badan gerobak rusak. "Tidak ditemukan korban jiwa, hanya 1 orang ibu terluka gores oleh pecahan benda meledak pada bagian kaki,"sebut Kabid Humas

Sebesar Rp16 Miliar

Pihak Eksekutif Saling Buang Badan Soal Anggaran Tanggap Darurat Aceh Utara

NETIlustrasi APBD
A A A

ACEH UTARA– Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara, Salwa menyebutkan, anggaran tanggap darurat tahun angggran 2020 yang sumber APBN yang ditranfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah pemerintah Kabupaten Aceh Utara senilai Rp16 M tidak mau dibahas oleh legislatif.

“Anggaran itu telah ajukan kepada dewan, namun anggaran tanggap darurat tersebut tidak mau dibahas lagi, karena alasan mereka tidak ada rincian, Lebih jelas salwa mempersilahkan wartawan untuk tanyakan Kepada BPBD,”terang Salwa saat dihubungi acehimage.com melalui seluler, Selasa (26/01/2021).

Dikatakan salwa, ia mengakui uang tersebut tidak masuk kedalam SILPA tahun anggaran 2020 untuk dibahas oleh legislatif dan ditetapkan menjadi qanun APBK tahun 2021.

Saat ditanya mekanisme penggunaannya diluar qanun APBK 2021, Salwa akan melakukan koordinasi dengan pihak kemendagri. "kita akan kordinnasi dengan Kemendari bagaimana cara penggunana ini, apakah diperbub atau menjadi SILPA APBK tahun 2021,"ujar Salwa.

Disisi lain, pada saat dikonfirmasi, Salwa seperti tidak menguasai soal anggaran tanggap darurat tersebut, dimana seperi halnya arahan dari Sekdakab Aceh Utara, Murtala. dengan mengarahkan wartawan untuk melakukan konfirmasi dengan Kepala BPKD bahwa persoalan secara teknis dirinya (red-Salwa) yang menguasai.

Sementara Wakil ketua DPRK Aceh Utara Mulyadi CH kepada wartawan mengatakan, sebenarnya anggaran tersebut bukan tidak dimau dibahas oleh legislatif, karena anggaran tersebut muncul setelah penetapan.

“Karena anggaran tersebut disampaikan kepada legislatif setelah penetapan APBK 2021, maka dewan tidak berani lagi memasukkannya, karena berlawanan dengan hukum. Disaat sebelum penetapan, telah kami tanyakan, apakah ada yang masih tersisa belum dibahas sebelum ditetapkan, semua bilang sudah habis,”terang Mulyadi.

Mulyadi juga heran, padahal anggaran tersebut punya kesempatan sangat longgar untuk dibahas, akan tetapi heranya kenapa juga tidak dimasukkan. "Ini yang menjadi tanda tanya kita,"kata Mulyadi.

Dikatakan Mulyadi, maka dalam hal ini satu-satunya jalan penggunaan anggaran ini ialah diperbubkan oleh bupati, akan tetapi perbub ini juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan, "kesempatan ada untuk dibahas kenapa mesti harus diperbub, jika dilakukan perbub dibolehkan, tetapi sangat riskan,”kata Mulyadi.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRK Aceh Utara Arafat kepada Wartawan, dia mengakui anggaran tersebut tidak disampaikan oleh pihak eksekutif kepada legislatif untuk dibahas. Anggaran ini muncul setelah dewan melakukan Penetapan anggaran APBK.

“Ini ada upaya dari pihak eksekutif untuk mengkibuli legislatif, karena anggaran ini ketahuan setelah pengesahan. Lalu mereka mencoba melobi-lobi legislatif supaya anggaran ini bisa untuk dibahas, namun kami tetap konsisten, kami tetap menolak karena anggaran ini sudah ditetapkan,"tegasnya.

Menurutnya, pihak eksekutif ada upaya untuk mengkelabui legislatif terkait anggaran tersebut, "Namun tidak lolos, karena telah ketahuan,”katanya.

Tanggapan BPBD Aceh Utara, Amir Hamzah Soal Anggaran Tanggap Darurat

Kepala BPBD Aceh Utara Amir Hamzah mengakui anggaran tersebut belum dikerjakan di tahun 2020, karena waktu singkat, sebab dana tersebut masuk ke kas daerah pada akhir bulan september 2020.

“Karena dana itu masuk pada akhir tanggal 23 september 2020, maka tidak dikerjakan, karena itu perlu kita lakukan pelelangan, maka kita kerjakan pada tahun 2021, karena ini bukan bentuk PL, maka harus ditender,"kata Amir Hamzah, Jum’at (22/01/2021) ketika dikonfirmasi acehmage.com.

Ditanya soal paket apa saja, Amir Hamzah mengaku tidak ingat karena ada beberapa item, ia hanya tau tentang perbaikan normalisasi untuk beberapa kecamatan, seperti di kecamatan Nisam dan Samudera.

Saat disinggung soal anggaran tidak dimasukkan ke dalam SILPA APBK 2020, Amir Hamzah mengaku semua sudah selesai. Tinggal dilelang saja. Intinya semua sudah selesai.

“Kalo lebih jelas silahkan tanyakan kepada BPKD, saya hanya sebagai pelaksana atau sebagai eksekusi. Selain itu saya tidak tau,”pinta Amir Hamzah yang juga mantan kabag Humas ini.

Ini Tanggapan Sekdakab Aceh Utara Murtala, Soal Anggaran Tanggap Darurat

Sekretaris Daerah kabupaten Aceh Utara Murtala, melalui pesan melalui whatshap saat di dilayangkan wartawan, sekda menyebutkan soal dana tanggap darurat mengapa tidak laporkan maupun dimasukkan kedalam SILPA Aceh Utara, ia menjawab dengan balasan.

"Neu konfirmasi ngon Ka. BPKD, secara teknis beliau yag lebih bisa menjelaskan (Konfirmasi saja dengan kepala BPKD beliau lebih tau),"balas Murtala lewat pesan singkat. Jum’at (23/01) lalu.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...