Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Pertarungan Politik 2022, Gubernur- DPRA Teken KUA- PPAS Bersama

ISTIMEWAUsman Lamreung
A A A

BANDA ACEH - Mencermati sikap lunak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sehingga tercapai kesepakatan bersama dengan eksekutif terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Priotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBA 2021 pun selesai.

Kesepakatan yang dilahirkan jumat kemarin telah mempertegas bahwa hubungan relasi politik Pemerintah Aceh dan DPRA menunjukkan keharmonisan dan mesra.

Hal itu diungkapkan oleh pengamat sosial dan politik dari Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung.

"Tentu riak-riak interpelasi dan hak angket sudah pupus atau menghilang, kendati dulu begitu nyaring suara teriakan menentang habis-habisan proyek multiyear, sekarang membuka pintu lebar-lebar untuk bersepakat agar proyek tersebut lanjut," ujar Usman, Sabtu (21/11/2020).

Usman menilai, DPRA saat ini sudah semakin terbuka untuk mengakomodir berbagai kebijakan dan program Pemerintah Aceh.

"Nah ini menandakan bahwa fungsi pengawasan yang selama ini tanpa kompromi, berubah tidak setajam silet beberapa bulan terakhir," ketus Usman Lamreung.

Proyek Multiyear (tahun jamak) yang pernah ditolak dan dibatalkan oleh DPRA dianggap tidak memenuhi mekanisme dan aturan yang ada. Buktinya sekarang sudah diterima dengan lapang dada, dengan alasan pemerintah Aceh sudah meluruskan baik administrasi dan mekanisme aturannya.

"Nampaknya ini sebuah kompromis dan komunikasi politik yang sangat luar biasa, mudah-mudah kompromi politik dan harmonisasi ini benar-benar berpihak pada rakyat. Selamat tinggal hak Intepelasi dan hak angket," ujarnya.

Dengan semakin terciptanya harmonisasi antara Pemerintah Aceh dan DPRA, dinamika politik Aceh berubah disaat isu pilkada semakin kencang.

Darwati A Gani berpeluang

Apalagi dengan munculnya nama Mualem sebagai salah satu kandidat Calon Gubernur yang (mulai) digadang- gadang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mendampingi Nova Iriansyah 2020-2022.

Nama Mualem muncul setelah beberapa hari lalu digelar pertemuan antara Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dengan Ketua Partai PDIP Muslahuddin Daud.

Tentunya kata Usman, dengan munculnya calon wakil gubernur dari Partai Aceh, otomatis menambah saingan dari partai pengusung lain yang juga mengusulkan calonnya masing- masing seperti yang sudah beredar beberapa hari yang lalu, antara lain Darwati A Gani, Muksalmina, Muslahuddin Daud dan lainnya.

Pasca pertemuan Mualem (PA) dan Muslahuddin Daud (PDIP), bisa dipastikan kedua partai tersebut, memungkinkan untuk berkoalisi pada pilkada tahun 2022.

"Memang secara terbuka Partai Aceh pasca konsolidasi di Melaboh sebulan yang lalu dengan tegas menyatakan bahwa yang mendampingi Mualem adalah dari Internal Partai Aceh," ungkapnya.

Namun ini adalah perjalanan politik menuju Aceh satu, tentu bakal ada manuver politik untuk memenangkan perebutan kekuasaan pada pilkada 2022.

"Jadi tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, bisa mungkin PA berkoalisi dengan PDIP. Bila ini terjadi sebuah terobosan politik yang luar biasa dari Partai Aceh," ujar Usman memprediksi.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Koalisi Aceh Bermatabat (KAB)? Bila Partai Aceh masuk dalam pemerintahan, sudah pasti KAB juga bakal bubar, dan bakal ada oposisi baru dari barisan mantan KAB, bisa dari PNA, atau partai lainnya, tergantung kondisi dinamika politik yang berkembang nantinya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...