KPK

Pertajam Dugaan Aliran Dana Suap Otsus Aceh ke Steffy Burase

FOTO | okezone.comFenny Steffy Burase
A A A

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertajam adanya dugaan dana suap otonomi khusus (otsus) yang mengalir ke tenaga ahli Aceh Marathon 2018, Fenny Steffy Burase. Hal itu terungkap dari materi pemeriksaan KPK terhadap Steffy Burase, Rabu 1 Agustus 2018.

"Sampai malam ini pemeriksaan masih berjalan. Ada sejumlah aliran dana yang kami duga diketahui oleh saksi yang masih perlu diklarifikasi lebih rinci," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Steffy Burase telah merampungkan pemeriksaannya sebagai saksi pada malam hari ini. Dia rampung diperiksa selama sekira 11 jam. Model cantik asal Manado itu mengakui masih diklarifikasi terkait aliran dana Otsus Aceh 2018.

"Cuma mengklarifikasi saja dari yang kemarin kan. ‎Mencocokan dengan (yang kemarin)," kata Steffy di pelataran Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Di sisi lain, kuasa hukum Steffy, Fahri Timur menambahkan, pemeriksaan terhadap kliennya itu merupakan tambahan dari pemeriksaan sebelumnya. Diduga, Steffy tahu banyak terkait aliran dana otsus Aceh.

"Ya itu sudah diberikan ke penyidik ada hal yang ga bisa kita ungkapkan. Tapi ini pengembangan saja dari pemeriksaan kemarin. Konfirmasi saja kembali untuk mengukur konsistensi dia ‎apa benar enggak," ungkapnya.

Steffy sendiri sudah pernah diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 18 Juli 2018, lalu. Saat itu, Steffy ‎mengakui menerima aliran dana dari Irwandi Yusuf. Dana tersebut, kata Steffy, untuk keperluan kegiatan Aceh Marathon 2018 dengan total sebesar Rp13 miliar.

"Medali sendiri mencapai Rp500 juta, untuk bajunya ada Rp300 sampai Rp400 juta, pokoknya untuk total event mencapai Rp13 miliar," kata Steffi.

Diketahui sebelumnya, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi;‎ serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee izin proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. ‎Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi suap, Ahmadi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kode:47
Sumber:okezone.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...