KPK,

Perpanjang Masa Pencegahan Setya Novanto

FOTO | ANTARAKetua KPK Agus Rahardjo menegaskan surat pencegahan untuk Setya Novanto belum pernah dicabut dan akan diperpanjang jika masanya sudah habis.
A A A
Surat pencekalan belum pernah dicabut, dan akan diperpanjang sekiranya akan habis,

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap memperpanjang surat pencegahan Setya Novanto berpergian ke luar negeri.

Masa pencegahan untuk Setya Novanto akan habis pada 10 Oktober 2017, terhitung setelah enam bulan berlaku.

"Surat pencekalan belum pernah dicabut, dan akan diperpanjang sekiranya akan habis," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Senin (2/10).

Permintaan cegah Novanto melancong ke luar negeri diajukan KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, pada 10 April 2017. Pencegahan terhadap Setnov dilayangkan dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP.

"Pada waktu itu, surat pencekalan karena yang bersangkutan menjadi saksi," tutur Agus.

Agus menyatakan, perpanjangan masa pencegahan Ketua Umum Partai Golkar itu ke luar negeri dilakukan, lantaran Novanto masih menjadi saksi untuk sejumlah tersangka lainnya.

KPK saat ini masih mengusut dua tersangka kasus e-KTP, anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sugihardjo.

"Beliau akan jadi saksi untuk para tersangka, yang terakhir Dirut PT Quadra," kata Agus.

Pernyataan Agus tersebut dikuatkan Humas Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Agung Sampurno. "Belum ada surat pencabutan pencegahan ke LN (luar negeri) oleh KPK," katanya menegaskan.

Setya Novanto berhasil mengalahkan KPK lewat sidang praperadilan terkait penetapan tersangka dirinya dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Hakim Cepi Iskandar menyebut penetapan Setnov sebagai tersangka tidak sah.

Namun Hakim Cepi tak mengabulkan permintaan agar mencabut surat pencegahan Setnov ke luar negeri.

Setya Novanto merupakan tersangka keempat dalam kasus korupsi proyek senilai Rp5,9 triliun. Status tersangka itu hilang menyusul putusan praperadilan, Jumat 29 September 2017. KPK kini tengah membahas untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru.

Beliau akan jadi saksi untuk para tersangka, yang terakhir Dirut PT Quadra,
Kode:47
Sumber:CNN INDONESIA
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...