KPK,

Periksa Setya Novanto

FOTO | BERITASATU.COMKetua DPR Setya Novanto (tengah) menggunakan kursi roda dengan pengawalan ketat setibanya di gedung KPK, Jakarta, Minggu 19 November 2017 malam. KPK memindahkan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP tersebut dari perawatan di RSCM ke Rutan KPK.
A A A
Setelah dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari ke depan terhitung 19 November 2017, Penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap SN (Setya Novanto) sebagai tersangka,

JAKARTA - Ketua DPR, Setya Novanto kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Senin (20/11). Ini merupakan pemeriksaan perdana yang dijalani Novanto usai ditahan tim penyidik KPK.

"Setelah dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari ke depan terhitung 19 November 2017, Penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap SN (Setya Novanto) sebagai tersangka," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (20/11).

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik menyampaikan hak-hak Ketua Umum DPP Partai Golkar itu sebagai tersangka, seperti tindak pidana yang disangkakan kepadanya serta pendampingan pengacara saat menjalani pemeriksaan. Novanto, kata Febri, cukup kooperatif dalam menjawab pertanyaan penyidik seputar kasusnya.



style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-0131857398388132"
data-ad-slot="5922984227"
data-ad-format="auto">

"SN telah bersedia menandatangani Berita Acara pencabutan pembantaran dan penahanan lanjutan. Pertanyaan yang diajukan pun direspons dengan wajar," katanya.

Pemeriksaan Novanto sebagai tersangka hari ini, dilakukan KPK berdasarkan rekomendasi tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memeriksa Novanto selama berada di RSCM. Dari pemeriksaan itu, tim dokter menyimpulkan Novanto layak untuk menjalani pemeriksaan.

"Pemeriksaan sudah dapat dilakukan sesuai dengan hasil kesimpulan IDI yang menyatakan SN fit to be questioned atau sudah dapat dilakukan pemeriksaan dalam proses hukum yang sedang berjalan," katanya.

Novanto mulai menjalani masa penahanannya di Rutan KPK, Jakarta, Senin (20/11) hari. Novanto ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP selama sekitar 1,5 jam di Gedung KPK.

KPK menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Novanto pada Rabu (15/11) setelah mantan Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu berulang kali mangkir dari pemeriksaan penyidik. Novanto setidaknya sudah tiga kali mangkir untuk diperiksa sebagai saksi dan satu kali mangkir dari pemeriksaannya sebagai tersangka.

Namun, Novanto sudah tidak berada di rumahnya saat tim penyidik mendatanginya pada Rabu (15/11) malam. Sejak malam itu, KPK bekerja sama dengan kepolisian untuk memburu Novanto. Keesokan harinya, KPK meminta Kepolisian dan Interpol memasukan nama Novanto dalam daftar pencarian orang (DPO) karena setelah 1x24 jam sejak terbitnya Surat Perintah Penangkapan, mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR itu tak kunjung koperatif dan menyerahkan diri.

Saat sedang dicari KPK, Novanto mengalami kecelakaan di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, Kamis (16/11). Mobil Toyota Fortuner yang ditumpanginya menabrak tiang listrik. Akibatnya, Novanto disebut terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

Sehari kemudian, tim dokter dan penyidik KPK memutuskan membawa Novanto ke RSCM untuk diperiksa lebih dalam. KPK pun menerbitkan Surat perintah Penahanan terhadap Novanto pada Jumat (17/11). Namun, karena sedang menjalani perawatan, penahanan Novanto dibantarkan di RSCM. Setelah dirawat sekitar tiga hari, berdasar pemeriksaan tim dokter dari RSCM dan IDI, KPK membawa Novanto ke Gedung KPK untuk diperiksa dan ditahan.

KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Sebagai anggota DPR periode 2009-2014, Setnov bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong serta dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP.

KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017 lalu. KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut. Namun, status tersangka itu gugur setelah Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto.

Pemeriksaan sudah dapat dilakukan sesuai dengan hasil kesimpulan IDI yang menyatakan SN fit to be questioned atau sudah dapat dilakukan pemeriksaan dalam proses hukum yang sedang berjalan,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...