Satgas Aceh Barat

Periksa Kegiatan Koperasi

FOTO | ISTIMEWAKoperasi
A A A

ACEH BARAT - Satuan tugas Koperasi di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh terus melakukan pemeriksaan aktivitas kegiatan koperasi guna mencegah adanya praktik pengumpulan dana masyarakat secara illegal di daerah itu.

Ketua Satgas Koperasi Aceh Barat Said Fauzi di Meulaboh, Selasa mengatakan pemerintah daerah setempat berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari adanya praktik pelangaran demikian dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi.

"Inilah salah satu upaya pemerintah membentuk Satgas mengawasi, kegiatan koperasi di daerah lebih dekat sekaligus memberikan pembinaan apabila mereka sudah pasif,"sebut Said yang juga Kepala Dinas Perindag dan Koperasi UKM Aceh Barat itu.

Pernyataan itu juga menyikapi permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat terhadap peran aktif Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (UKM) mengantisipasi berbagai kasus investasi illegal berkedok koperasi seperti yang telah terjadi di beberapa daerah.

Meskipun tim Satgas yang telah diusul namanya belum turun Surat Keputusan (SK) secara resmi dari pemerintah atasan, namun Pemkab Aceh Barat berkomitmen terhadap pengawasan kegiatan koperasi untuk menghindari munculnya investasi bodong.

Said Fauzi menjelaskan, Pemkab Aceh Barat selama ini telah berusaha keras mengantisipasi munculnya praktik pengumpulan dana masyarakat secara illegal dengan memintakan laporan kegiatan koperasi yang aktif dan memperingati koperasi yang pasif.

"Kita selalu lakukan sosilisasi terhadap kebijakan pemerintah dalam hal penyelenggaraan bantuan pemerintah, supaya masyarakat memilih lembaga keuangan yang benar, kalau memilih koperasi, maka haruslah koperasi yang sehat, yang aktif," ucapnya.

Said Fauzi menjelaskan, di Kabupaten Aceh Barat terdapat 328 koperasi, namun hanya 208 diantaranya masih aktif, sementara sisanya sudah pasif sehingga telah mendapat ancaman penghapusan oleh pemerintah pusat bila tidak segera melapor.

Pemda masih dalam tahap pembinaan sebab pemerintah pusat memberikan batas waktu enam bulan kepada 120 pengurus koperasi melaporkan struktur organisasi, ADART, serta laporan kegiatan selama ini kepada dinas Koperasi UKM Aceh Barat.

Keberadaan koperasi di daerah itu terdaftar sudah sejak sebelum tsunami 2004 atau semenjak berdirinya Dinas Koperasi di Aceh Barat, apalagi persoalan Koperasi daerah itu sekarang bukan bermasalah pada keuangan atau investasi, namun lebih kepada managemen yang sudah vakum.

"Aturanyanya kita berikan sampai satu tahun wajib lapor mereka dan saat ini langsung kena teguran dari pemerintah pusat berupa pengancaman penghapusan. Kalau memang tidak dilaporkan atau diaktifkan lagi maka sudah pasti dihapus," katanya.

Sumber:ANTARA
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...