Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Penyebab Banjir di Aceh Dipicu Rusaknya Lingkungan Hidup

ISTIMEWAKepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin
A A A

BANDA ACEH - Akibat lingkungan hidup rusak akibat ulah tangan manusia telah mengakibat banjir di Aceh.

Dr Taqwaddin Husein menyatakan, seringnya terjadi banjir, baik banjir bandang, banjir genangan, banjir rob (banjir air laut), maupun banjir lainnya di Aceh merupakan indikasi adanya masalah dengan lingkungan hidup.

Banjir datang terutama diakibatkan oleh semakin lajunya kerusakan hutan (deforestasi), sehingga dengan bertambahnya degradasi hutan maka kemampuan hutan untuk menampung air hujan semakin melemah.

"Inilah yang menjadi sebab utama banjir genangan dan banjir bandang terus datang setiap tahun," kata kepala Ombudsman RI Aceh kepada acehimage.com, Rabu (29/7/2020).

Apalagi katanya, jika saluran hilir dari daerah aliran sungai tidak berfungsi optimal, baik karena sedimen yang mendangkalkan sungai maupun karena akibat salurannya yang telah rusak.

Terkait peristiwa banjir, dia pun menyarankan, perlu ada upaya penanggulangan (mitigasi dan recovery) yang komprehensif mulai dari penanganan daerah hulu (hutan di dataran tinggi) hingga kondisi sungai dan riol-riol di hilir daerah pemukiman.

"Penanganan penting lainnya yang perlu dievaluasi adalah terkait adanya kebijakan pemerintah yang kurang pro-lingkungan," ujarnya.

Ketua Dewan Pakar Forum Pengurangan Resiko Bencana, Provinsi Aceh ini juga mengatakan, selain itu perlu juga dikaji sikap, tindakan, dan perilaku warga masyarakat terkait dengan alam dan lingkungannya.

Hal ini penting kata Taqwaddin, karena merusak lingkungan esensinya akan merugikan diri sendiri.

Semua faktor tersebut berkontribusi sugnifikan yang mengakibatkan terjadinya banjir di desa-desa.

Bencana banjir ini dapat menimbulkan korban jiwa, ketidaknyamanan, dan juga kerugian harta benda.

Dalam perspektif Ombudsman ujarnya, sekalipun dalam kondisi bencana banjir, dia juga menyarankan kepada pihak pemerintah daerah agar tetap melakukan pelayanan publik, terutama pelayanan publik yang besifat dasar.

Pelayanan publik dasar itu meliputi, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan keamanan ketertiban, pelayanan infrastruktur, pelayanan sosial, dan pelayanan Adminduk.

"Jadi langkah taktis yang perlu segera dilakukan pihak pemerintah adalah melakukan evakuasi para warga guna memastikan keselamatan mereka. Lalu, memenuhi kebutuhan dasar hayati mereka (korban bencana)," katanya.

Setelah kedua upaya ini selesai dilakukan kata Taqwaddin, baru kemudian dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...