Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Pensus Pemerintah Aceh ‘Kuras’ APBA

IKHSANJuru Bicara Insiator Hak Interpelasi DPR Aceh, Irfannusir saat menyerahkan usulan kepada Ketua DPRA H Dahlan Jamaluddin
A A A

BANDA ACEH - Pengangkatan Penasehat Khusus Pemerintah Aceh yang ditempatkan pada SKPA-SKPA menuai berbagai kritikan, bahkan kebijakan ini masuk dalam materi interpelasi yang dilakukan oleh DPRA terhadap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Dalam rapat paripurna DPRA dalam rangka penyampaian dan persetujuan penggunaan hak interpelasi Anggota DPR Aceh, Kamis (10/9/2020) malam. Para wakil rakyat khususnya yang mengusulkan hak interpelasi menanyakan apa alasan Plt Gubernur Aceh menggunakan APBA untuk mengangkat Tenaga Penasehat Khusus yang ditempatkan pada SKPA-SKPA.

Apalagi pengangkatan para Penasehat Khusus dengan jumlah yang terlalu banyak tidak ideal. Menurut DPRA hanya pemborosan anggaran.

"Padahal Pemerintah Aceh telah memiliki SKPA mulai dari Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, III, IV sampai Staf baik PNS dan Tenaga Kontrak yang jumlahnya sangat banyak,"demikian disampaikan oleh juru bicara inisiator Hak Interpelasi DPR Aceh, Irfannusir, yang dikutip acehimage.com.

Itu sebabnya, Legislatif sangat menyayangkan kebijakan yang yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh dibawah kendali Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

"Sehingga menurut pandangan DPR Aceh pengangkatan Penasehat Khusus ini tidak rasional dan sangat membebani postur anggaran APBA," ujar Irfan.

Jauh sebelum ini, DPRA telah menyuarakan menyangkut dengan pengangkatan Penasehat Khusus, salah satunya Bardan Sahidi.

Politisi PKS ini menilai kinerja tim Pensus hanya membenturkan lembaga DPRA dengan daerah.

"Kehadiran Pensus ini berubah wujud menjadi buzzer yang membenturkan lembaga DPRA dengan berbagai kepentingan di daerah. Dan merubah bentuk menjadi makelar,” ujar Bardan pada Rabu (22/7/2020) lalu.

Senada dengan Mantan Presma UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rizky Ardial, ia secara lantang menyebutkan kehadiran Pensus Pemerintah Aceh hanya menguras APBA semata.

"Tidak ada manfaatnya, kontribusi mareka apa yang telah ditempatkan pada Dinas-dinas,"tegas Putra kelahiran Matang Glumpang Dua ini.

Lalu, jika mareka memiliki berbagai terobosan untuk kemajuan Aceh, Aktivis Mahasiswa ini meminta Pensus tersebut agar mempublikaskan laporan kinerjanya.

"Karena mareka dibayar menggunakan APBA, saya rasa rakyat wajib untuk mengetahuinya,"tegas pemuda yang sering mengkritisi kebijakan Pemerintah Aceh yang dianggap menyimpang.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...