Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Terima Bantuan dari Baitul Mal

Pemilik Ruko Merasa Dilecehkan Oleh Pemkab Bener Meriah

SAMSUDDINPemilik rumah toko (ruko), Padli
A A A

BENER MERIAH – Pemiliki ruko merasa dilecehkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah setelah mengetahui bantuan pembangunan ruko yang terbakar di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit beberapa waktu yang lalu bersumber dari anggaran Baitu Mal.

“Setelah mengetahui dana bantuan itu bersumber dari Baitul Mal Bener Meriah, saya merasa dilecehkan oleh pemerintah setempat,"kata Padli, kepada wartawan Senin (5/10/2020).

Menurut Padli, dia baru mengetahui bantuan pembangunan ruko yang terbakar itu dananya bersumber dari Baitul Mal setelah ramai diberitakan media.

“Kami tidak pernah membuat permohonan kepada Pemerintah untuk dibangun ruko yang terbakar, tetapi Bupati yang berjanji akan membanggun ruko yang terbakar tersebut,"tegas Padli.

Terkait persyaratan, ia mengaku tidak pernah menandatangani, sebelumnya memang Pemda melalui Sekdes secara surat menyurat pernah meminta foto copy KK, KTP dan pas photo,

"Mereka juga sempat meminta saya untuk membuat surat miskin karena itu syaratnya. Lantas saya menegaskan, maaf itu apapun ceritanya enggak aku buat dan tidak mungkin aku buat, jika kalian buatpun tidak saya tandatanggani,"tegas Padli.

“Kami engak ada memohon itu dibangun, tetapi bupati itu berjanji sendirinya kami banggun. Dan kalau itu syaratnya saya minta punya saya dibuka saja engak usah dibuat,"ucap Padli.

Dikatakan Padli, pasca dia mengetahui info tersebut langsung menelepon salah satu anggota DPRK Bener Meriah guna menanyakan terkait informasi bantuan tersebut.

"Saya tanya kenapa seperti ini? dan ini terjerat, dan bupati yang menjeratkami. Untuk itu kami meminta Pemda mengeklarifikasi hal tersebut, agar kami tadi menjadi bahan gunjingan sementara kami tidak meminta,"ujarnya.

"Sekali lagi kami meminta Pemda mengklarifikasi, sebab anggapanya kami kaum dhuafa,"pungkasnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...