Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Pemerintah Aceh Tidak Memiliki Strategi Penanggulangan COVID-19

ISTIMEWAAkademisi Universitas Abulyatama, Usman Lamreung, M.Si
A A A

BANDA ACEH - Dalam dua bulan terakhir, di Provinsi Aceh terjadi peningkatan penyebaran Covid-19 yang signifikan, angka penambahan terpapar dan kematian akibat Covid-19 terus bertambah, update per–tanggal 7 September 2020, kasus positif Covid-19 Aceh telah mencapai 2.041 orang.

Tentu dengan jumlah yang terus bertambah, sudah semestinya pemerintah Aceh harus memiliki strategi penanggulangan penyebaran covid-19.

Hal itu penting terutama penanggulan korban dan edukasi kesadaran bagi masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan sebagai bagian dari memutus rantai penyebaran Covid-19.

Menurut Usman Lamreung, kegiatan Gema Masker yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov Aceh secara serentak seluruh daerah beberapa hari yang lalu dinilainya positif, tapi belum cukup efektif.

Memang kegiatan itu dilaksanakan untuk menyampaikan pesan memakai masker seperti melalui khutbah Jum'at.

Namun kegiatan itu tidak hanya berhenti pada acara serimonial saja. Kendati ini salah satu cara mengedukasi masyarakat.

"Ya jangan hanya kegiatan serimonial, tapi edukasi harus intens dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat dan ulama, dan terus membangun koordiansi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar program edukasi Covid-19 berjalan dan masyarakat patuh protokol kesehatan," kata dosen Abulyatama ini.

Pemerintah Aceh harus punya strategi, apa yang menjadi kendala di sektor kesehatan, akibat meningkatnya kasus Covid-19.

"Tentu tenaga kesehatan tentu perlu nutrisi dan fasilitas istirahat yang baik, agar pelayanan kesehatanpun berjalan baik," ujar Usman, Rabu (9/9/2020).

Misalnya, Pemda Aceh perlu menyediakan fasilitas penginapan untuk Dokter, Perawat dan tenaga medis lainnya yang berdekatan dengan rumah sakit, agar kesehatan mereka terjaga.

Kenapa Alat PCR Tidak Disediakan Secara Regional

Usman Lamreung juga mempertanyakan, tentang pengadaan alat RT-PCR, yang tidak disediakan secara regional di Aceh. Padahal dalam kondisi seperti saat ini alat tersebut sangatlah penting.

Misal, Aceh membeli 5 Unit alat PCR, Estimasi harga 1.5 M/unit, Bangun bangunan laboratorium di Rumah Sakit (tambahan bangunan atau bangun baru) Estimasi 500 juta/bangunan.

Alat PCR 1.5 Miliar x 5 = 7,5 Milyar. Bangunan Laboratorium 500 juta x 5 = 2.5 Milyar, Total 10 Milyar, Katakanlah 15 Milyar dengan proses segala Macam. Alokasikan anggaran 1 Miliar untuk pelatihan tenaga laboratorium, dan bisa bekerjasama dengan Balitbangkes Aceh.

Kemudian, tempatkan alat PCR di Bagian Timur Aceh, misalnya di Langsa (untuk Daerah Aceh Tamiang, Idi, Aceh Timur), Bagian Aceh Utara (Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Utara, Pidie, Pijay).

Daerah Aceh Tengah (Takengon, Bener Meriah, Aceh Tenggara).

Dan di daerah Barat-Selatan (Tapak Tuan, Abdya, Singkil, Subulusalam), di Meulaboh (Nagan, Aceh Jaya, Simeulue) dan Banda Aceh sudah ada Litbangkes dan Unsyiah untuk Banda Aceh dan Aceh Besar, Sabang.

"Jadi tidak harus semua sampel spesimen swab harus dibawa ke Banda Aceh," ujarnya.

Hal ini kata Usman untuk mempercepat pemeriksaan dan efektivitas waktu. "Jika pemerintah Aceh fokus untuk penanganan Covid-19, langkah ini lah yang seharusnya diambil," sarannya.

Dikatakan, pemecahan persoalan ini menjadi PR (pekerjaan rumah) Pemerintah Aceh, dan yakini dengan anggaran refocusing 2,3 Triliun pemerintah Aceh mampu menyelesaikan berbagai kendala dan masalah dalam penaganan Covid-19 di Aceh.

Namun dengan syarat, pemerintah perlu melibatkan semua lembaga dan organisasi masyarakat, tidak jalan sendiri.

"Sudah cukup acara serimonial, sudah seharusnya pemerintah Aceh berfikir strategis dan sistematis dalam upaya penanganan korban dan memutus rantai penyebaran Covid-19," imbuh putra Lamreung ini.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...