Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan Yenni Rosnizar SKM, merasa kecewa dengan kondisi pelayanan di RSUD dr Yulidin Away (RSUD YA) Tapaktuan, menyusul meninggalnya seorang warga yang berprofesi sebagai perawat saat menjalani Operasi melahirkan di RSUDYA, (7/8/2020). “Mungkin karena keterbatasan tenaga medis sehingga penanganan terhadap pasien menjadi tidak efektif, apalagi banyak tenaga medis yang diisolasi akibat Covid-19", Kata Yenni Rosnizar SKM

Ombudsman: 

Pemerintah Aceh Diminta Serius Memberantas Kemiskinan

ISTIMEWAKepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin menjadi pemateri dalam diskusi yang digelar oleh Ikatan Cendikiawan Muslem Indonesia (ICMI) Aceh
A A A

BANDA ACEH -Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2019, angka kemiskinan Aceh berada pada urutan ke-6 secara nasional, yaitu 15,32% penduduk Aceh berada dalam kondisi miskin. Ini angka yang memprihatinkan yang harus segera ditangani secara serius dan fokus oleh Pemerintah Aceh.

Hal itu diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin, dalam diskusi yang digelar oleh Ikatan Cendikiawan Muslem Indonesia (ICMI) Aceh, di Baperis Banda Aceh, Minggu 1 Desember 2019.

Dalam diskusi dengan tema "Solusi Memberantas Kemiskinan Aceh" itu Dr Taqwaddin memaparkan pokok-pokok pikiran dan tawaran solusi mengentaskan kemiskinan dalam perspektif pelayanan publik.

Pemenuhan kebutuhan dasar adalah indikator yang digunakan BPS Aceh 2019 dalam metodologi pengukuran kemiskinan.

Mengacu pada metodologi tersebut, hasilnya ternyata ada dua sebab utama mengapa Aceh termiskin di Sumatera, yaitu  masalah pangan (komoditi makanan) dan  perumahan (komoditi bukan makanan).

"Ini data BPS Aceh lho, bukan data Ombudsman RI Aceh. Saya percaya data BPS akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, serta saya sudah tanyakan pula hal ini pada Kepala BPS Aceh," tegas Taqwaddin.

Jika sudah diketahui ada dua penyebab Aceh Miskin, maka seharusnya akan mudah diberikan terapi untuk  pengentasannya oleh Pemerintah Aceh, baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Terkait fakta dan data kemiskinan tersebut, Kepala Ombudsman RI Aceh ini, menyampaikan beberapa alternatif solusinya, yaitu untuk jangka pendek dan mendesak : Pertama, penuhi kebutuhan dasar pangan dan rumah bagi warga masyarakat miskin.

"Saya sering mendapat informasi bahwa beras raskin banyak yang tidak mampu ditebus orang miskin dipelosok, sehingga mereka terpaksa menjual kupon jatah berasnya keorang yang lebih mampu," ungkapnya.

Terhadap masalah ini, dia menyarankan pemerintah agar ada kebijakan untuk membebaskan biaya tebus raskin bagi kaum fakir yang benar-benar tidak mampu.

Begitu juga dengan pembangunan dan pendistribusian rumah dhuafa harus segera diprioritaskan.

"Jika dua hal ini bisa diatasi pada 2020, saya yakin Insya Allah tahun 2021 Aceh tidak lagi miskin," katanya.

Kedua, Masyarakat miskin harus menjadi prioritas dan sasaran utama pemberdayaan,  bukan justru memperdayakan mereka. Menurut Taqwaddin, kebijakan Pemerintah Aceh harus lebih pro-poor and pro-publik.

Hal ini bisa dilakukan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang langsung menyentuh komunitas warga miskin melalui suntikan modal produktif, yang bisa digunakan untuk home industri, peternakan rakyat, pertanian, perikanan, dan lain-lain.

Kemudian katanya, perlu didukung dengan adanya intervensi pemerintah untuk memudahkan pemasaran segala macam hasil produksi tersebut.

Untuk bisa mengimplementasikan kedua tawaran solusi tersebut, Taqwaddin juga menyarakan agar Pemerintah Aceh mengoptimalkan APBA untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Dalam kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, Pemerintah Aceh disarankan agar melakukan efesiensi belanja Kepegawaian.

"Jika dicermati saat ini perimbangan belanja pegawai versus belanja publik masih sangat timpang. Bagi saya ini memprihatinkan karena dana publik yang seharusnya lebih besar porsinya untuk masyarakat," ujarnya.

Tetapi katanya, terbukti publik hanya mendapatkan jatah sekitar 30%, sedangkan selebihnya diperuntuk guna kepentingan belanja pegawai, perjalanan dinas, pembelian mobil dinas, dan lain-lain.

Selain itu Taqwaddin menyarankan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh agar adanya tranparansi manajemen APBA. Sehingga sejak planning, coordinating, directing, implementing, monitoring, evaluating, dan controlling dapat diakses untuk bisa di ketahui publik.

"Nah, denga adanya keterbukaan, maka masyarakat bisa berpartisipasi lebih besar untuk membantu mempercepat Aceh Maju," pungkas Dr Taqwaddin yang juga Pengurus ICMI Aceh.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...