Meriah terhitung sejak tanggal 4 Juni 2020. Hali Yoga selama ini menjabat sebagai Sekda Bener Meriah. Keputusan tersebut diambil setelah Bupati Kabupaten Bener Meriah Tgk H Sarkawi mengambil cuti berobat.

Pemerintah Aceh Abaikan SKB Mendagri – Menkeu

ISTIMEWADr. Taufik Abdul Rahim
A A A

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh dinilai mengabaikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK 07/2020, yang ditandatangani 9 April 2020.

SKB ini terkait tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

"Semestinya sudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk Aceh sesuai keputusan bersama yakni satu minggu pasca ditandatangani SKB tersebut," kata Dr Taufiq Abdul Rahim PhD, Minggu (3/5/2020).

Namun menurut akademisi Universitas Muhammadyah (Unmuha) Aceh itu, masih banyak pimpinan daerah termasuk provinsi Aceh yang belum membuat pelaporan, sehingga ditunda sampai dengan 23 April 2020.

Akibatnya, program refocusing dan penggunaan anggaran sebahagian terjadi perubahan sebagai anggaran yang dialihkan dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tetapi laporan dimaksud juga sesuai dengan perundang- undangan.

Dalam anggaran terjadi pemotongan terhadap perubahan sampai 50% dari anggaran sebelumnya.

Semestinya kata Taufiq, dari jangka waktu yang diberikan kepada Pemerintah Aceh (eksekutif/Plt.Guberbur dan SKPA) perlu melakukan koordinasi dengan legisltatif (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/DPRA), sehingga Pemerintahan Aceh (eksekutif dan legislatif).

"Itu penting dilakukan eksekutif agar bisa berjalan seiring, bersama, dan bersinergi serta harmonis dengan dewan dalam rangka mengatasi dan menangani kondisi darurat pandemi corona virus diseases 2019 (Covid-19)," katanya.

Namun yang terjadi adalah Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baru terlaksana ada 29 April 2020. Meskipun terlambat, tapi semestinya implementasi dilakukan usaha- usaha positif oleh eksekutif dan legislatif secara bersama-sama untuk kepentingan 5,4 juta rakyat Aceh.

Tetapi faktanya, para eksekutif (Plt Gubernur dengan Sekretaris Daerah/Sekda dan dikoordinasi oleh Bappeda Aceh) tidak melibatkan dan mengikut sertakan DPRA sebagai legislatif dalam Pemerintahan Aceh.

"Ini yang terlihat eksekutif jalan sendiri dan menujukkan egosentris dalam pengambilan kebijakan publik dan politik anggaran Aceh," tegas Taufiq.

Sesuai dengan aturan pada poin 28 keputusan (SKB) tersebut, diminta agar pemerintah mesti melibatkan DPRD untuk Aceh DPRA terutama dalam pengawasan.

"Maka kehadiran DPRA mesti ada sebagai keputusan APBD untuk Aceh APBA Perubahan. Disamping itu secara politik dan etika politik bahwa DPRA mesti terlibat dalam keputusan atau kebijakan publik dan politik Aceh," tutur Taufq A Rahim.

Bahwasanya secara melekat, fungsi legislatif adalah fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi.

Kantor Gubernur Aceh

Dalam hal ini anggaran belanja perubahan dalam masa darurat pandemi covid-19, secara legalitas harus sangat diketahui dan dipahami oleh DPRA. Jika tidak, sangat berpotensi untuk dipertanyakan legalitasnya.

Fungsi pengawasan sesuai dengan fungsi legislatif, sehingga DPRA benar-benar berfungsi dalam Pemerintahan Aceh, meskipun kemudian berbagai alasan diungkapkan seperti sedang reses dan lain sebagainya.

Dewan tidak terlibat kata Taufiq, namun kemudian baru bereaksi pada saat ada pemotongan atau pengalihan sebahagian dana.

"Nah, biasanya disitu baru bereaksi bahkan sangat responsif menanggapi, karena tidak sesuai dengan kepentingan rakyat lah atawa kepentingan politik lah, jadi macam- macam alasan" kata Taufiq.

Siapa yang bodoh atau siapa membodohi siapa

Dengan kondisi daerah saat ini akhirnya timbul persepsi miring dari masyarakat dan meragukan kapasitas serta kompetensi anggota DPRA.

"Meskipun setelah pelantikan September 2019 lalu mareka mendapat "coaching" dari para pakar dan ahli di Bukit Tinggi-Sumatra Barat. Tetapi pada realitasnya mareka selalu ketinggalan dan ditingalkan eksekutif," ujar dosen Fisip Unsyiah ini.

Bahkan jikapun eksekutif diundang DPRA, hanya Sekda dan Kepala SKPA yang hadir, padahal mereka hanya pelaksana di Pemerintah Aceh, bukan pengambil kebijakan dan keputusan untuk kepentingan rakyat Aceh.

Menututnya, secara politik kekuasaan posisi eksekutif dan legislatif sama atau setara setara dalam demokrasi modern.

"Terlepas siapa memanfaatkan siapa atau siapa yang bodoh dan membodohi siapa," katanya.

Kondisi Aceh saat ini sangat memprihatinkan, diperkirakan banyak penyelewengan anggaran berbalut pandemi covid-19.

Sementara rakyat tidak dapat berharap banyak dari wakil-wakilnya di DPRA. Aceh saat ini bukan seperti era pemerintahan modern abad ke 21, tapi ibarat pemerintahan pada masa raja-raja dunia abad ke 12. Yang berkuasa terus memperlihatkanyy kekuasaan yang sumir tanpa kendali dan cenderung otoriter.

Dalam kondisi Aceh memprihatinkan, justeru diperkirakan ada banyak penyelewengan anggaran berbalut pandemi covid-19.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...