Mantan Anggota Parlemen RI Ghazali Abbas Adan menyebutkan Wali Nanggroe Memang bukan maqam (neuduek)-nya Malik Mahmud Al Haytar. Dimana seharusnya sosok Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Ini disampaikan Ghazali setelah Aktivis Kebudayaan sekaligus Pendiri Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa meminta Wali Nanggroe Aceh menegur dan memperingatkan DPRA terkait polemik yang terjadi dengan Pemerintah Aceh saat ini.

Polda Aceh:

Pemeriksaan Bupati Aceh Barat Terkendala Izin Presiden

ANTARAKepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Ery Apriyono.
A A A

BANDA ACEH - Kepolisian RI Daerah (Polda) Aceh menyatakan pemeriksaan Bupati Aceh Barat Ramli MS yang dilaporkan dalam kasus dugaan penganiayaan terkendala izin Presiden RI.

"Penyidik Polda Aceh masih menunggu izin pemeriksaan dari Presiden RI," kata Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Ery Apriyono di Banda Aceh, Jumat.

Sebelumnya, seorang warga berinisial Zahidin melaporkan dugaan penganiayaan diduga dilakukan Bupati Aceh Barat Ramli MS di pendopo atau rumah dinas Bupati Aceh Barat pada 18 Februari 2020.

Kombes Pol Ery menyebutkan pemeriksaan pejabat negara seperti kepala daerah harus dapat izin Presiden RI. Jadi, karena izin belum ada, maka pemeriksaan Bupati Aceh Barat belum bisa dilakukan.

Perwira menengah Polri itu menyebutkan penyidik Polda Aceh sudah menyampaikan surat izin pemeriksaan melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Laporan masyarakat terhadap Bupati Aceh Barat tersebut tetap kami proses. Hanya saja proses pemeriksaan terhadap terlapor membutuhkan izin Presiden karena yang dilaporkan pejabat negara," kata Kombes Pol Ery Apriyono.

Izin pemeriksaan kepala daerah di Aceh dari Presiden RI diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Pasal 55 Ayat (1) menyebutkan bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dilaksanakan atas persetujuan tertulis Presiden RI atas permintaan penyidik.

Sebelumnya, kuasa hukum Zahidin, pelapor penganiayaan diduga dilakukan Bupati Aceh Barat Ramli MS, menyurati Polda Aceh, meminta pemeriksaan terhadap terlapor segera dilakukan.

"Kami selaku kuasa hukum pelapor, meminta kepolisian memeriksa terlapor. Sebab, sejak kasus dilaporkan belum ada tanda-tanda pemanggilan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Zulkifli, juru bicara kuasa hukum Zahidin alias Tgk Jenggot.

Zulkifli menyebutkan pihaknya sudah menyurati Polda Aceh untuk meminta perkembangan penanganan perkara. Sebab, selama ini belum menerima apa pun penjelasan secara tertulis sejauh mana perkembangan penanganan perkara tersebut.

"Apabila laporan klien kami tidak ditindaklanjuti, maka kami selaku kuasa hukum Zahidin akan melakukan upaya hukum atas laporan klien kami yang sampai saat ini belum ada tanda perkembangan penanganannya," kata Zulkifli.

Sumber:ANTARA
Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...