Pemko Lhokseumawe

Pembayaran Utang Dicicil?

FOTO | ISTIMEWALogo Pemko Lhokseumawe
A A A

LHOKSEUMAWE - Utang Pemko Lhokseumawe tahun 2016 yang menjadi kewajiban untuk dibayarkan kepada pihak ketiga dengan anggaran 2017 sangat banyak. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Lhokseumawe menyebut hasil pembahasan rancangan APBK 2017 sementara ini, direncanakan pembayaran utang kepada pihak ketiga secara bertahap.

Dikutip portalsatu.com, Sabtu, 25 Februari 2017, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 disebutkan, banyak kegiatan pada tahun 2016 yang tidak dapat terbayarkan lantaran pendapatan daerah tidak mencapai target. Kewajiban yang harus dibayar pada tahun 2017 mencapai Rp254,48 miliar lebih.

Dijelaskan pula, sesuai kemampuan keuangan Kota Lhokseumawe, pembayaran kewajiban tahun 2016 akan dianggarkan Rp82,71 miliar lebih pada tahun 2017. Adapun mekanisme pembayaran total kewajiban akan diatur melalui peraturan lebih lanjut pada saat penyusunan anggaran.

Namun, data pada halaman penutup rancangan PPAS 2017 itu tertulis pengeluaran pembiayaan Rp83,71 miliar. Menariknya, dalam rancangan APBK 2017, pengeluaran pembiayaan menjadi Rp56,29 miliar lebih. Yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada PDAM Ie Beusare Rata Rp1 miliar, dan pembayaran utang kepada pihak ketiga Rp55,29 miliar lebih.

Data itu menunjukkan, rencana pembayaran utang (kewajiban) kepada pihak ketiga yang dialokasikan dalam RAPBK 2017 berkurang senilai Rp28,42 miliar lebih dari pembayaran kewajiban tahun 2016 yang akan dianggarkan pada 2017 Rp83,71 miliar lebih sebagaimana dicantumkan dalam rancangan PPAS 2017.

Penempatan pagu dana pembayaran utang kepada pihak ketiga Rp55,29 miliar lebih pada pengeluaran pembiayaan juga menimbulkan tanda tanya. Seharusnya, menurut satu sumber, pagu dana pembayaran utang itu dimasukkan dalam belanja daerah, bukan pada pengeluaran pembiayaan.

Sumber itu mengatakan, pembahasan dua pihak (Banggar DPRK dan TAPK Lhokseumawe) terkait penempatan pagu pembayaran utang kepada pihak ketiga pada pengeluaran pembiayaan, berlangsung alot. Bahkan, kata sumber tersebut, rapat pembahasan terjadi deadlock.

Anggota Banggar DPRK Lhokseumawe M. Hasbi dihubungi portalsatu.com lewat telpon seluler mengakui rapat pembahasan tentang pagu pembayaran utang itu berlangsung alot. Akhirnya, kata dia, alokasi dana untuk pembayaran utang tersebut dikoreksi, sehingga kembali menjadi Rp83,71 miliar lebih. Menurut Hasbi, penempatan pagu dana pembayaran utang itu dikoreksi pula. Mulanya, pada pengeluaran pembiayaan, lalu ditempatkan dalam belanja daerah.

Hasbi menyebut hasil pembahasan dua pihak terhadap RAPBK 2017 sementara ini direncanakan pembayaran utang kepada pihak ketiga secara bertahap. Tahap pertama dalam APBK murni direncanakan pembayaran utang Rp83,71 miliar. “Sisanya mungkin di Perubahan (APBK 2017) jika ada penambahan pendapatan daerah yang akan diterima Pemko Lhokseumawe nantinya,” katanya.

Anggota DPRK dari Partai Demokrat ini menyebut tidak menutup kemungkinan sisa utang tahun 2016, baru akan tuntas dibayarkan oleh Pemko Lhokseumawe pada 2018. “Kalau tidak mampu terbayarkan semuanya (Rp254,48 miliar lebih) tahun ini, mungkin baru lunas tahun depan,” ujar Hasbi.

Sumber:portalsatu.com
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...