Aliansi Mahasiswa Aceh (AMA) kembali medesak Plt Gubernur untuk mempublikasikan penggunaan anggaran hasil refocusing maupun BTT dalam APBA 2020. AMA mengaku tidak berhenti menyuarakan hal tersebut sebelum tuntuntan mareka terpenuhi. Aliansi Mahasiswa Aceh memandang ada hal urgensi saat ini yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Aceh selama masa Pandemi COVID -19, seperti sektor kesehatan, pendidikan maupun sektor ekonomi.

Pemasangan Stiker BBM Bersubsidi Dinilai Tidak Patut

HT ANWAR IBRAHIMKetua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Tati Meutia Asmara
A A A

BANDA ACEH - Menanggapi pemasangan stiker BBM dan Solar bersubsi pada mobil di Aceh mendapat tanggapan dari Ketua Komisi lV DPR Kota Banda Aceh Tati Meutia Asmara.

Kader PKS ini menyatakan pada prinsipnya ia setuju dengan pihak Pertamina dan Pemerintah Aceh yang mengatur pemakaian BBM dan Solar bersubsidi agar bisa dinikmati oleh masyarakat.

Tapi faktanya BBM bersubsidi itu dimanfaatkan oleh pemilik mobil-mobil mewah.

Karena itu, ia menyayangkan keputusan pemerintah terhadap pemasangan stiker karena ia menilai pemasangan stiker tidak tepat sasaran dan waktunya juga tidak tepat.

"Saat ini ekonomi masyarakat lagi terpuruk dampak dari pandemi Covid-19. Jadi jangan lagi mareka ditambah bebannya," katanya.

Tati Meutia pun menyarankan, sebaiknya hal itu ditunda dulu, nanti setelah aktivitas dan ekonomi bergerak dan masyarakat kembali bisa bernafas, baru kebijakan pengaturan pemakaian BBM bersubsidi bisa kembali dijalankan.

"Nah, kalau kondisi sudah membaik silakan pemerintah mengatur atau memasang stiker BBM bersubsidi di mobil-mobil yang dinilai patut atau berhak," ujar Tati.

Berbeda dengan kader PKS itu, kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr H Taqwaddin SH SE MS. menegaskan, kebijakan itu tepat, tetapi kata-kata yang tertera dalam stiker tersebut tidak bijak.

"Kata-kata yang tertera dalam stiker itu menurut saya kasar dan tidak sopan bagi kalangan yang benar-benar memang membutuhkan BBM bersubsidi," kata Taqwaddin, Sabtu (22/8/2020).

Ia mencontohkan, misalnya, mobil suzuki pickup milik Bang Zainon yang sehari-harinya digunakan untuk menjual dan mengantarkan air isi ulang ke pelanggannya. Kan tidak pantas ditulis begitu. "Saya lihat tadi beliau kecewa dan malu dengan kata-kata seperti itu," ungkapnya.

kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr H Taqwaddin

Hematnya dipasang stiker tersebut mengandung dua maksud. Pertama, untuk memfilter mobil-mobil yang patut mengisi premium.

Mobil yang patut tersebut menurutnya adalah mobil-mobil tua dengan CC kecil. Sedangkan mobil-mobil baru, apalagi yang berCC di atas 1500, dinilainya tidak sepatutnya mengisi BBM bersubsidi.

Kedua, pemasangan stiker tersebut adalah untuk mempermalukan pemilik mobil agar tidak mengisi BBM Bersubsidi.

"Nah, saya kira ini cara yang "melukai hati" warga yang tidak patut.

Jika sudah tak mampu, hapuskan saja subsidi BBM

Taqwaddin menyarankan, sebaiknya jika Pemerintah memang sudah tak mampu lagi memberi subsidi premium kepada rakyatnya, maka dihapuskan saja. Hal ini lebih bijaksana, ketimbang mempermalukan rakyatnya dengan cara menuliskan kata-kata yang tidak patut dalam stiker tersebut.

Untuk menutupi kelangkaan BBM, dia sarankan agar di Aceh diperbanyak SPBU Mini pada berbagai kecamatan, sehingga BBM, baik solar, partalite, maupun Pertamax selalu tersedia dengan jumlah memadai dengan harga patokan pemerintah.

Selama ini harga premium di gampong-gampong yang jauh dari ibukota provinsi dan ibukota kabupaten faktanya harga mencapai Rp 9.000 - Rp 12.000. Padahal harga Partalite di SPBU hanya Rp 7.450.

"Seandainya di setiap ibukota kecamatan atau bahkan di desa-desa ada SPBU Mini, maka sekalipun tak ada lagi subsidi, asalkan barangnya ada, saya kira tak akan ada masalah," ujarnya.

Dia berharap Pemerintah memberikan kemudahan perizinan bagi usahawan atau Badan Usaha Milik Desa untuk membuka usaha SPBU Mini di kecamatan-kecamatan.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...