Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Koalisi NGO HAM Aceh:

Pelantikan Gubernur Definitif Sempurnakan Hak Interpelasi DPRA

ISTIMEWAPelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menghadiri sidang paripurna DPRA dengan agenda Lanjutan Rapat Paripurna DPR Aceh dalam rangka Penyampaian Jawaban/Tanggapan Gubernur Aceh terhadap Penggunaan Hak Interpelasi DPR Aceh, Selasa (29/09/2020).
A A A

Saat kebobrokan dipertahankan maka sama saja DPRA ikut berperan mengahancurkan Bangsa Aceh,

Muhammad Reza Maulana Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh

BANDA ACEH - Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh Muhammad Reza Maulana menyatakan Pelantikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai Gubernur definitif telah menyempurnakan syarat pelaksanaan Hak Interpelasi dan Angket yang sedang ditempuh DPRA.

Ditinjau dari sudut pandang Hukum, saat status Plt Gubernur berubah menjadi Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Presiden, maka berdasarkan ketentuan yang ada baik dalam UU Pemerintahan Aceh maupun UU Pemerintahan Daerah maka telah sempurnanya pelaksanaan hak DPRA tersebut.

BACA JUGA:Anggota DPRA Minta Forkopimda Keluarkan Himbauan Boikot Produk Prancis

"Pasalnya, apabila dilihat dengan seksama, DPR dapat melaksanakan mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah/Gubernur sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d Juncto Pasal 48 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu pada saat status Kepala Daerah tersebut berstatus tetap atau definitif," kata Reza dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2020).

Menurutnya, terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Tugas (Plt) maupun Penjabat (Pj) sepenuhnya menjadi Hak Presiden, lain halnya mekanisme Pemberhentian Gubernur maupun Wakil Gubernur defenitif, maka DPR memiliki kewenangan pemberhentian melalui Interpelasi maupun Angket, sehingga dengan dilantiknya Plt Gubernur menjadi Gubernur, maka pelaksanaan ketentuan hukum telah sempurna, sehingga DPRA tinggal melaksanakan tindak lanjut dari Interpelasi yang sebelumnya telah dilaksanakan.

"Kami berharap DPRA tetap konsisten terhadap upaya yang telah dilaksanakan saat ini, sehingga melaksanakan penuh Hak Interpelasi dan Angket maka akan membuka semua kebrobokan Pemerintah Aceh yang diduga dan dipandang DPRA dilakukan oleh Gubernur Aceh termasuk tidak melaksanakan Hasil dan Keputusan Paripurna yang sebelum sebelumnya,"harapnya.

Selain itu, Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh mengatakan ini bukan tentang DPRA melainkan tentang kemaslahatan Rakyat Aceh yang dipandang masih jauh dari harapan kemakmuran di bawah kepemimpinan Pemerintah Aceh saat ini, terlepas dari segala kepentingan politik dan kedekatan emosional.

"Saat kebobrokan dipertahankan maka sama saja DPRA ikut berperan mengahancurkan Bangsa Aceh,"cetusnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...