Pelantikan Eselon III dan IV Sesuai ASN

FOTO | Humas Setda AcehPelantikan Eselon III dan IV
A A A

Menghambat karier seseorang gara-gara status pernikahannya merupakan tindakan diskriminatif

Rahmad Raden, S.Sos Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melantik 626 pejabat Eselon III dan IV di lingkungan pemerintah Aceh, di Anjong Mon Mata, Senin (17/09/2018) sore. Pelantikan itu merupakan salah satu upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Aceh.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, proses penjaringan pejabat yang dilantik telah dimulai sejak Juni 2018. Selain diusulkan oleh atasannya masing-masing, para calon pejabat itu juga dinilai dengan cermat oleh Tim Penilai kinerja Pemerintah Aceh. "Calon yang dinilai cakap dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, kami usulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujar Nova.

Penetapan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan eselon III dan IV sesuai Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan karena kerabatnya pejabat, melainkan karena kualifikasi pendidikannya terpenuhi, kompetensi teknisnya memadai, kompetensi manajerialnya teruji, dan hasil evaluasi Tim Penilai Kinerja Pemerintah Aceh, menunjukkan ia cakap dan memenuhi syarat memangku jabatan struktural administrator maupun pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh.

Hal demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Rahmad Raden, di Banda Aceh, Minggu (23/9), untuk menepis rumor yang berkembang di media online dan media sosial pasca pelantikan 626 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Aceh. Beberapa hari lalu

Kebijakan dan manejemen PNS dan Aparatur Sipil Negera (ASN) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, wana kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan, katanya.

Menurutnya status perkawinan seseorang tak bisa dijadikan alasan untuk menghambat karier PNS. Hal ini tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017.

“Menghambat karier seseorang gara-gara status pernikahannya merupakan tindakan diskriminatif,” tegas alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri itu.

Penulis:AK Jailani
Kode:47
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...