DPR Aceh semakin gerah melihat kinerja Sekda Aceh dr Taqwallah yang dinilai semakin kacau. Dimana Sekda yang juga Ketua TAPA selama ini tidak mampu berkomunikasi baik dengan lembaga legislatif. Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota DPR Aceh Sulaiman SE kepada wartawan, Sabtu (26/9/2020) malam.

Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Diberi Sanksi

ISTIMEWARapat penyusunan peraturan Bupati tentang sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan di Posko GTPP COVID-19 Aceh Timur. Rabu (2/9/2020).
A A A

ACEH TIMUR- Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Timur melaksanakan percepatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

"Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19," kata Sekretaris daerah Kabupaten Aceh Timur H M Ikhsan Ahyat SSTP MAP saat memimpin rapat gabungan tim gugus tugas di Posko GTPP COVID-19 Aceh Timur, Rabu (2/9/2020).

Bahwa penyusunan draf Peraturan Bupati ini menjadi acuan dalam penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan dimana merupakan instruksi langsung dari Presiden.

"Sehingga hari ini kita bahas bersama dengan unsur kejaksaan, kepolisian dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," terang M Ikhsan yang juga menjabat sebagai Sekretaris GTPP COVID-19 Kabupaten Aceh Timur.

Adapun agenda rapat di mulai dengan pemaparan draf yang telah disusun oleh Muhsin SH selaku Kasubbag Perundang-undangan Setdakab Aceh Timur yang membacakan pasal demi pasal yang lalu ditanggapi oleh para undangan rapat.

"Rancangan Perbup ini nantinya menjadi dasar dan pedoman serta rujukan dalam pengenaan sanksi yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan mengikuti protokol kesehatan," ungkap Ikhsan.

Sementara itu, Kasatpol PP dan WH Kabupaten Aceh Timur T Amran SE MM menyebutkan, bahwa akan sanksi administratif ini terbagi tiga tingkatan yaitu ringan, sedang dan berat. Sanksi ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis, untuk sedang mulai dari pengambilan kartu identitas sampai kerja sosial.

"Sedangkan sanksi berat yaitu pengenaan denda uang hingga pembekuan atau pemberhentin ijin usaha bagi pelaku ekonomi. Sanksi di diberikan kepada setiap pelanggar protokol kesehatan baik bersifat orang perorangan maupun pemilik/pelaku usaha dalam Kabupaten Aceh Timur, " pungkas Kasatpol PP T Amran.

Pada kesempatan yang sama, Ashadi SE MM Kepala BPBD Kabupaten Aceh Timur mengatakan perbup ini diberlakukan dengan waktu sekitar seminggu akan menjadi produk hukum maka akan disosialisasikan kepada masyarakat termasuk melalui kegiatan sosialisasi pendisiplinan protokol kesehatan yang sudah berjalan selama seminggu ini oleh tim gabungan dari GTPP COVID-19 yang berlokasi di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...