Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk menunda melakukan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh untuk sementara waktu. Ini disampaikan Ibrahim setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang selama ini bergantung hidup di daerah tersebut. "Apalagi saat ini, sama-sama kita ketahui sedang Pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk," kata Pria yang akrab disapa Ampon Bram, Kamis (22/10/2020).

Pelaku Kejahatan Seksual Anak Harus Dihukum Penjara

ISTIMEWAKetua Komisi IV DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara
A A A

BANDA ACEH - Penerapan Qanun (Perda) di Aceh yang menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dinilai tidak adil bagi korban. Karena pelaku terlalu cepat bebas dan tidak memberi efek jera.

Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara menyarankan agar pelaku kejahatan seksual terhadap anak dijerat dengan UU Perlindungan Anak.

"Saya meminta agar untuk kasus kejahatan, seperti yang terjadi di kecamatan Lueng Bata jangan tumpang tindih, gunakan UU no 35 tahun 2014 yang lebih tegas kepada pelaku,"kata Tati kepada acehimage.com, Sabtu (17/10/2020).

Politisi perempuan ini menyampaikan dari bulan januari hingga saat ini telah terjadi 90 lebih kasus kekerasan bahkan kejahatan pada perempuan dan anak terjadi di Banda Aceh.

"Namun, satu catatan penting adalah Aceh dalam penegakan hukum pada pelaku terdapat dua optional rujukan yaitu Qanun (hukum cambuk) dan UU (pidana penjara)," terangnya.

Oleh sebab itu, agar tidak terjadi tumpang tindih, ia menyarankan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar dijerat dengan UU Perlindungan Anak.

Workshop dengan tema “Membangun Mekanisme Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ( KTP/KTA)

"Saya Haqqul yakin Kota Banda Aceh adalah Kota yang Layak bagi anak dan relatif mempunyai banyak lini Ketahanan keluarga karena memang membahas masalah perempuan dan anak tidak akan pernah lepas dari kekokohan keluarga-keluarga nya,"sebut Ketua Komisi IV.

Dinas P3AP2KB yang merupakan salah satu mitra kerja Komisi IV DPRK Banda Aceh baru-baru ini telah melakukan pembahasan bersama menyangkut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Kita akan terus meningkatkan kegiatan untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak," sebut Tati yang sering terjun langsung disetiap kegiatan sosial.

Batal Bertemu Korban

Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh Tati Meutia Asmara mengaku hingga saat ini belum bisa bertemu dengan korban pencabulan dan persetubuhan terhadap anak perempuan di kawasan Leung Bata.

"Keinginan untuk mengunjungi dan meranggul korban, yang mungkin menanggung beban malu, batal karena penolakan halus dari keluarga korban,"katanya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...