Ketua Komisi I DPR Aceh:

Pelajari Qanun Sebelum Komentar!

ISTIMEWAKetua Komisi I DPR Aceh Azhari Cagee
A A A

ACEH - Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage angkat bicara, terkait protes yang disampaikan para pihak terhadap pengangkatan kembali Tgk. Malek Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh X. Dirinya meminta, pihak tersebut untuk pelajari Qanun Aceh dulu tentang tugas Tuha Peuet sebelum memberikan komentar.

“Kita telah menetapkan Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar. Jika mereka mengatakan cacat hukum, maka belajar dulu qanun sebelum berkomentar,” tegas Azhari Cage pada awak media pers usai sidang Paripurna DPR Aceh.

Menurutnya, tidak salah jika pemilihan Wali Nanggroe Aceh yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Sebab telah dilakukan melalui musyawarah, diantaranya; Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan dan Majelis Fatwa.

Dia menjelaskan, sesuai dengan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 pasal 35 dijelaskan, tugas Tuha Peut, berhak menghentikan dan memilih Wali Nanggroe. Itu Sebabnya, pemilihan tersebut telah sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi, wajar saja jika Majelis Tinggi dalam hal ini yang berhak memilih Wali Nanggroe Aceh adalah Tuha Peuet, Tuha Lapan dan Majelis Fatwa serta unsur Ulama Kabupaten Kota. Tanpa perlu terbuka untuk umum,” ungkap Politisi Partai Aceh itu yang kini mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari PBB.

Dia mengakui, Komisi I DPR Aceh telah menerima berita acara terkait pengangkat kembali Tgk. Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh X. Pihaknya, juga telah mempelajari dengan sejumlah unsur penjabat dan lembaga lainnya.

“Selesai membahas, kami menyimpulkan tidak cukup waktu untuk mengadakan pemilihan. Sehingga, untuk tidak terjadi kekosongan maka dipilih lah Wali Nanggreo Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar berdasarkan musyawarah bersama tersebut”, tegasnya.

Dia berpendapat, pemilihan Wali Nanggroe itu pun, sesuai dengan pasal 117 Qanun nomor 9 tahun 2013 tentang Wali Nanggroe. Dalam qanun tersebut dijelaskan, setelah menjabat lima tahun dan habis masa jabatan, Wali Nanggreo Aceh dapat dipilih kembali pada priode berikutnya.

Sebelumnya, melalui musyawarah, Majelis Tinggi Wali Nanggroe Aceh terdiri dari Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fakwa memutuskan, kembali menetapakan Tgk Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh X, di Meuligoe Wali Naggroe Aceh, Lempeneruet, Aceh Besar, Kamis (6/12/18) malam.

Selanjutnya, Majelis Tinggi WN menyerahkan nama Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar pada DPR Aceh untuk dilakukan pengukuhan dalam Sidang Istimewa DPR Aceh. Namun, sejumlah pengamat di Aceh berpendapat pengangkatan kembali Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe Aceh X cacat hukum.

ADV

Kode:Advertorial
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...