Jalan akses menuju Samar Kilang Kecamatan Syiah Utama, Kubupaten Bener Meriah lumpuh total akibat longsor dan pohon tumbang.“Mungkin kejadianya tadi malam, soalnya kemaren sore anggota saya pulang jalannya masih baik-baik saja," ungkapnya. Munurut Mustakim, longsor tersebut menimpa separuh badan jalan dengan panjang mencapai 17 meter, namun pohon-pohon dari atasnya tumbang dan menutup badan jalan sehingga jalan tersebut tidak dapat dilalui untuk saat ini.

Pejabat Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, OJK Dukung Proses Hukum

ISTIMEWAAnto Prabowo
A A A

JAKARTA - Sehubungan dengan pemberitaan adanya penetapan tersangka dan proses penegakan hukum bagi pejabat OJK oleh Kejaksaan Agung, karena diduga terkait tindak pidana korupsi Jiwasraya

Menanggapi berbagai berita terkait pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka, maka pihak OJK melalui Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Anto Prabowo menyampaikan beberapa penjelasan antara lain :

Pertama, sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, OJK telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung.

Kemudian OJK juga mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.

Selain itu kata Anto Prabowo, OJK selama ini telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk membangun sistem keuangan yang sehat, stabil dan kredibel dalam rangka melindungi konsumen dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Dalam siaran pers yang disampaikan kepada acehimage.com, kamis siang (25/6/), Anto menyatakan, salah satu falsafah penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegakkan pelaksanaan pengaturan dan pengawasan untuk terselenggaranya sistem jasa keuangan yang menjunjung tinggi aspek governance.

"Hal ini tidak hanya berkaitan dengan
kewenangan OJK tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan operasional di
industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank," tegas Anto Prabowo.

Sejak OJK efektif menerima amanat peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNB (sejak 1 Januari 2013) dan perbankan (sejak 1 Januari 2014), OJK katanya, terus menerus melakukan berbagai penguatan dan perubahan untuk menciptakan praktik-praktik industri jasa keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Potensi kerugian negara capai Rp16,81 T

Sebagaimana dilansir berbagai media, Kamis (25/6/2020) bahwa Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya.

Pengumuman penetapan tersangka Fakhri Hilmi bersamaan dengan 13 korporasi yang menjadi tersangka baru.

"Satu orang tersangka dari Otoritas Jasa Keuangan OJK atas nama FH, saat itu menjabat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 14-17 (2014-2017).

Kemudian diangkat menjadi Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2 OJK periode 2017-sekarang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono dalam konferensi pers, Kamis (25/6/2020).

Berdasarkan penelusuran, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK saat ini dijabat oleh Fakhri Hilmi.

"Peran tersangka dikaitkan tugas dan tanggung jawab di jabatan itu dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan PT AJS (Jiwasraya) termasuk perbuatan dilakukan para terdakwa yang sudah disidangkan itu dalam kelola PT AJS," tegas Hari Setiyono.

Adapun terkait dengan 13 korporasi yang menjadi tersangka, Hari Setiyono mengatakan ada sekitar Rp 12,157 triliun merupakan bagian perhitungan kerugian.

"Namun yang sudah dihitung BPK mencapai Rp 16,81 triliun potensi kerugian negara," ujar Hari.

Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...