Plt Bupati Aceh Barat:

Pegawai Tidak Paham Gratifikasi

doc.Plt Bupati Aceh Barat, Drs Rachmad Fitri HD
A A A

Plt Bupati Aceh Barat, Drs Rachmad Fitri HDACEH BARAT - Plt Bupati Aceh Barat Drs Rachmad Fitri HD menilai, para pegawai negeri pejabat di daerah itu masih sangat rendah memahami tentang gratifikasi sehingga tidak disadari dalam praktik tertentu telah menerima gratifikasi.

"Bahkan dalam praktek-praktek tertentu pegawai negeri/pejabat tidak menyadari sesungguhnya telah menerima gratifikasi, seperti penerimaan voucher belanja, tiket pesawat, uang terimakasih, kado perayaan di atas batas yang ditentukan," katanya di Meulaboh, Jumat.

Penegasan itu disampaikan dalam pidatonya saat membuka acara sosialisasi gratifikasi mencegah bibit-bibit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), di aula setdakab, diikuti pegawai Kantor Bupati, Camat, pegawai Puskesmas dan petugas unit pengendali gratifikasi (UPG).

Wakil Bupati Aceh Barat ini menyampaikan, pegawai negeri perlu memahami gratifikasi secara lebik baik sehingga lebih berhati-hati karena salah pengertian atas suatu pemberian dapat dikatagorikan gratifikasi yang bisa dipidana.

Sebutnya, pada sisi lain, Undang-Undang memberikan ruang bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk lepas dari jerat hukum apabila melaporkan pemberian yang diterimanya dalam waktu 30 hari kerja kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tujuh (7) hari kerja sejak pemberian kepada unit pengendalian gratifikasi.

"Alhamdulillah, Pemkab Aceh Barat telah membentuk UPG tersebut yang berada di kantor Inspektorat. Jadi, kalau ragu-ragu terhadap suatu pemberian, maka segera laporkan saja sebelum salah dalam bertindak," sebutnya.

Lebih lanjut dikatakan, perilaku gratifikasi yang merupakan bibit korupsi tumbuh subur karena sistem yang buruk, sumber daya manusia yang tidak berintegrasi dan budaya masyarakat yang menganggap perbuatan itu sebagai suatu hal yag biasa.

Menurut Rachmad Fitri, pemerintah pusat melalui lembaga terkait telah banyak dilakukan perbaikan oleh KPK pada tatanan sistem, SDM maupun budaya, seperti sistem pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN), sekolah anti korupsi, sistem integritas nasional pembentukan UPG dan lain-lain.

Semua itu menurut dia adalah upaya pemerintah dalam rangka menciptakan integritas pribadi untuk terwujudnya integritas masyarakat dan budaya bangsa yang berlandaskan pada kejujuran dan bebas dari perilaku koruptif.

Karena itu melalui forum sosialisasi itu dia mengajak semua untuk menjaga integritas, komitmen moral, etika, perilaku, etos dan semangat kerja dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah itu.

"Pembangunan integritas tentunya harus dimulai dari masing-masing pejabat/pegawai untuk membentuk integritas unit kerja untuk terbebas dari KKN serta meningkatkan pelayanan publik berkualitas," katanya menambahkan.

Sumber:antara
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...