Pegawai MA yang Cakar Polisi Harus Diproses

Dokumen Korlantas PolriScreenshot video pegawai MA serang polantas
A A A

JAKARTA - Dora Natalia telah dilaporkan karena mengamuk dan mencakar polisi ketika akan ditilang. Proses hukum terhadap pegawai Mahkamah Agung (MA) itu harus berjalan.

"Pada prinsipnya pelaku ini kan bertugas di lembaga yudikatif, artinya sangat paham soal hukum. Sebenarnya dia bisa menjadi pelopor dan contoh bagi masyarakat lainnya. Tapi atas kejadian ini, proses hukum harus dilanjutkan. Harapannya dapat menimbulkan efek jera," kata pengamat transportasi dari Indonesia Traffic Watch, Edison Siahaan, ketika dihubungi, Selasa (13/12/2016) malam.

Edison menambahkan, hukuman perlu dijatuhkan kepada Dora meskipun menjabat sebagai petugas eselon IV di MA. Menurutnya, tidak boleh ada orang yang kebal hukum karena dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

"Tidak ada cerita kebal hukum. Saya sudah bilang Kapolda untuk diproses hukum. Beliau nyatakan sudah siap. Sebab jika tidak diproses, ini dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Imbasnya terhadap petugas yang ada di lapangan, karena tindakan melawan petugas ini bisa ditiru oleh masyarakat lainnya," tutur Edison.

Menurut Edison, tindakan yang dilakukan oleh Dora adalah puncak kejenuhan dari masyarakat atas kondisi kemacetan di Jakarta. Kemacetan yang selalu ditemui setiap hari mencapai titik jenuh hingga akhirnya meledak dengan tindakan menyerang petugas.

"Hati-hati, persoalan lalu lintas ini dapat menjadi pemicu konflik. Karena kecemasan yang secara terus menerus dapat meledak. Untung polisinya tidak terpancing. Itu sudah satu contoh bahwa kekerasan tak harus dijawab dengan kekerasan. Sudah betul dia melaporkan," ujar Edison.

Ia berpendapat kemacetan yang terjadi harus secepatnya diselesaikan oleh pemerintah. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem sekaligus membangun kesadaran dari para pengguna jalan. Sehingga tujuan menciptakan kondisi jalan yang mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (kamseltibcar) dapat diwujudkan.

"Peristiwa ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk menekan kemacetan. Tujuan pemda menciptakan kondisi lalu lintas dengan prinsip kamseltibcar jangan sepotong-sepotong. Kalau bicara soal lalu lintas harus dari hulu sampai hilir. Hulu itu program dan sistem lalu lintas. Tapi juga harus ada peran serta masyarakat dan penyedia lalu lintas," ujar Edison.

"Seperti misalnya kita berada di Singapura, di sana masyarakatnya tertib. Dan ketika kita di sana, kita akan mengikuti ketertiban itu. Ketertiban lalu lintas dapat dibangun lewat kesadaran masyarakat. Hal ini dapat dimulai ketika pembuatan SIM. Karena SIM adalah legitimasi dari pemerintah kepada pengguna jalan karena dianggap sudah punya kompetensi dan kesadaran untuk tertib lalu lintas," imbuhnya.

Sumber:detik.com
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...