Panwaslih Kota Sabang Sidang Pergi Tanpa Pesan

ACEHIMAGE.COM | JALALUDDIN ZKYSidang menyangkut kisruhnya persoalan peserta Calon Legeslatif (Caleg) antara PKS versi KIP Kota Sabang, yang lompat pagar dari Partai Keadilan Sejahtera ke Partai Aceh, yang digelar oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang, pihak PKS menilai surat yang dikeluarkan KPU-RI tidak bisa menjadi dasar hukum.
A A A

SABANG – Sidang menyangkut kisruhnya persoalan peserta Calon Legeslatif (Caleg) antara PKS versi KIP Kota Sabang, yang lompat pagar dari Partai Keadilan Sejahtera ke Partai Aceh, yang digelar oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang, pihak PKS menilai surat yang dikeluarkan KPU-RI tidak bisa menjadi dasar hukum.

Sidang gelar perkara yang digelar di kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Sabang, Senin 27/08/18), untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang, tentang anggota dewan dari PKS Afrizal Bakri, yang maju melalui Partai Aceh (PA) yang bersangkutan pergi tanpa pamit.

Afrizal Bakri, yang kini masih duduk dikursi empuk di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, saat mengapai duduk di dewan yang bersangkutan naik melalui suara rakyat PKS. Dan pada Pemilihan Umum Legeslatif dia lompat pagar ke Partai Aceh (Parlok), dengan tidak melakukan pengunduran diri dari partai sebelumnya.

Maka pihak PKS meminta kepada KIP Kota Sabang, yang telah telanjur menerima pendaftaran saudara Afrizal Bakri, sebagai Bakal Calon Legeslatif (Bacaleg) melalui Partai Aceh supaya dibatalkan. Pasalnya, yang bersangkutan belum melakukan opengunduran diri dari PKS alias pergi tanpa pesan, sehingga terjadi proses melalui jalur hukum.

Ketua majelis sidang yang juga Ketua Panwaslih Kota Sabang Dasrul Rinaldi besama anggotanya Sunarno SPdi dan Afriq SKom, diawal sidang Majelis langsung meminta kepada pihak termohon untuk menyampaikan jawaban termohon secara resmi dan tertulis dan dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Sempat terjadi alot pada saat bukti-bukti yang disampaikan kepada pihak pemohon dalam hal ini partai PKS terlalu banyak, termasuk penyampaian surat-surat meminta Klarifikasi kepada KIP Kota Sabang mengenai kasus anggota DPRK fraksi PKS yang lompat pagar itu.

Namun, dari pihak termohon yakni KIP Kota Sabang hanya menyampaikan satu bukti yaitu surat dari KPU RI nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang penjelasan atas surat KIP Sabang Nomor 363/ PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.

Menurut majelis hakim, sidang ini terlihat ada perbedaan pemahaman antara kedua belah pihak terhadap surat dari KPU RI nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Pihak pemohon PKS menganggap surat dari KPU-RI nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tidak bisa menjadi dasar hukum untuk menyatakan seorang bakal calon itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Karena dianggap bukan produk hukum yang dikeluarkan, oleh lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini pihak KPU RI. Kemudian pihak termohon menjadikan surat KPU-RI nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 menjadi rujukan untuk menjadi dasar hukum ditetapkannya Bacaleg memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Sebagai lembaga Penegak Hukum Panwaslih Kota Sabang menilai surat tersebut boleh menjadi acuan oleh KIP Kota Sabang, untuk menetapkan Bacaleg asalkan ada pemahaman yang sama antara kedua belah pihak dimana dalam surat tersebut menjelaskan tentang pasal 83 undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa boleh berafiliasi dan rangkap anggota antara Partai Lokal (Parlok) dengan Partai Nasional (Parnas), disinilah terjadi selisih paham antara kedua belah pihak. Maka majelis hakim sendiri sempat tidak sepaham dengan KIP Kota Sabang, artinya KIP melakukan MS dan TMS berdasarkan Surat dari KPU-RI dan mengabaikan pasal 83 undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kesimpulan dari hasil sidang pada hari ini akan disampaikan pada sidang putusan, Panwaslih Kota Sabang, nantinya akan memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan akan menyampaikan kasus ini ke Pnwaslih Aceh untuk diteruskan ke Bawaslu RI, kata Ketua Panwaslih Dasrul Rinaldi.

Sementara, Ketua PKS Kota Sabang Juanda SPdi, menyebutkan sidang yang digelarnya itu belum ada hasil, bahkan pihak PKS belum merasa puas apa yang disampaikan dalam sidang tersebut. Karena, surat dari KPU-RI yang menjadi pegangan KIP Kota Sabang itu, tidak bisa menjadi dasar hulanjtnya yang akan digela padakum.

Pun begitu, kami tetap menunggu hasil keputusan dari Pannwaslih Kota Sabang, kiranya kebiajakan apa yang akan dimabil nanti, pada sidang sedang selanjutnya yang akan digelar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus mendatang, kata Juanda.

Penulis:Jalaluddin Zky
Kode:47
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...