Terdakwa Suap Jadi Wanbin Hanura,

OSO: Kan Dia Belum Dihukum

FOTO | DETIK.COMOesman Sapta Odang
A A A

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Hanura di bawah Ketua Umum Oesman Sapta Odang telah melantik jajaran pengurus barunya. Bambang Wiratmadji Soeharto yang dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina adalah terdakwa KPK.

Seperti diketahui Bambang merupakan terdakwa kasus penyuap Kajari Praya pada 12 September 2014. Apa kata Oesman soal pelantikan ini?

"Kan dia belum dihukum, bagaimana? Umpamanya, tahu-tahu sampai di sana Tuhan melihat keterangan bahwa dia nggak berdosa, lepas, dosa kan kita," ujar Oesman di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2/2017).

Terkait hal itu, Oesman masih menerapkan asas praduga tak bersalah. Jika benar kadernya terbelit kasus hukum, pihaknya pun siap memberikan bantuan hukum.

"Tapi kalau memang kita juga akan lakukan langkah-langkah hukum juga terhadap organisasi," pungkas dia.

Di tempat yang sama sebelumnya, Bambang sempat ditanya soal kasusnya. Namun Bambang lebih banyak menghindar.

"I tell you frankly ya, saya ini masih hidup aja udah syukur kok. Jantung saya mau dibedah ditunda-tunda terus. Saya masih sakit ini, kalau nggak diundang, dipanggil, saya nggak dateng. Gimana solidaritas kawan, ini ada. Nggak, nggak. Saya sakit, saya tunggu, jadi nggak ada hubungannya, saya no comment soal itu. Pikiran saya dulu tinggal mati aja," kata Bambang.

"Ini jantung saya sakit permanen, ini harus ke Amerika dulu. Saya harus berobat Rp 1 miliar, bukan soal uangnya, Saya masih bisa jual rumah. Cuma saya tunda terus soalnya juga udah nggak kuat. Saya ini nanti balik ke RSPAD lho ini. Balik lagi saya," ujarnya.

Terkait dengan status hukum Bambang, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan status Bambang masih sebagai terdakwa. Pada saat persidangan di tahun 2015, Bambang menjadi terdakwa tetapi kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan dan mengembalikan berkas perkara itu ke jaksa penuntut umum KPK karena kondisi Bambang yang sakit.

"Terkait dengan informasi yang beredar tentang BWS (Bambang W Soeharto), jika itu orang yang sama, yang bersangkutan sudah pernah kita ajukan ke pengadilan dalam kasus indikasi suap terkait pengurusan perkara pemalsuan sertifikat tanah. Saat itu hakim memutuskan tidak dapat menerima atau menetapkan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena kondisi kesehatan terdakwa. Berkas dikembalikan ke penuntut umum KPK. Namun perkara dapat dilimpahkan kembali jika terdakwa sehat. Artinya status yang bersangkutan tetap terdakwa," kata Febri.

Febri lalu mengaku KPK masih melakukan pengecekan terlebih dulu sebelum menentukan langkah selanjutnya. "Kami akan segera koordinasikan, melakukan pengecekan perkembangan terbaru dan akan mempertimbangkan alternatif hukum yang ada," imbuh Febri.

Sumber:detik.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...