Melalui Surat Sekjen DPR,

Novanto Kembali Tak Penuhi Panggilan KPK

FOTO | ANTARAKetua DPR Setya Novanto
A A A

Tadi pagi KPK bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan pemanggilan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudiharjo) dalam kasus e-KTP,

Febri Diansyah Jubir KPK

JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto dipastikan kembali tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/11). Novanto sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Dirut PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo.

Ketidakhadiran Novanto ini diketahui setelah KPK menerima surat dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Surat tertanggal 6 November 2017 itu ditandatangani Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR, Damayanti.

"Tadi pagi KPK bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan pemanggilan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudiharjo) dalam kasus e-KTP," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (6/11).

Dalam surat tersebut Sekjen DPR menyatakan, Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan penyidik KPK. Sekjen DPR pun berdalih pemeriksan terhadap Setya Novanto sebagai Ketua DPR harus berdasar izin Presiden. Hal ini, menurutnya, sesuai ketentuan Pasal 254 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyebut "Pemanggilan dan Permintaan Keterangan untuk Penyidikan terhadap Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden".

"Surat tersebut menyampaikan lima poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI," katanya.

Dalih Sekjen DPR ini terasa janggal. Hal ini lantaran Pasal 245 ayat (3) menyatakan, ketentuan sebagaimana Pasal 245 ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

Dengan ketidakhadirannya ini, Novanto telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Pekan lalu atau Senin (30/10), Novanto juga tak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Seperti hari ini, Novanto menyampaikan ketidakhadirannya melalui surat Setjen DPR. Saat itu, Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar mengaku tak bisa hadir dengan alasan sedang menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR dan melakukan kunjungan ke daerah di masa reses.

Padahal, keterangan Novanto dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Anang. Terdapat sejumlah hal yang diduga ingin dikonfirmasi penyidik kepada Novanto. Novanto hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11) lalu. Namun, sepanjang persidangan, Novanto lebih banyak menjawab tidak tahu dan lupa.

KPK sempat menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK menduga Novanto menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya, keuangan negara dirugikan Rp 2,3 triliun dari anggaran sebesar Rp 5,9 triliun. KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengatur proyek sejak proses penganggaran, hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Novanto dan Andi Narogong disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini sebesar Rp 574,2 miliar.

Namun, status tersangka itu gugur setelah Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Novanto.

Surat tersebut menyampaikan lima poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...