Untuk Kesempurnaan,

Nasir Djamil: UUPA Perlu Direvisi

FOTO | AK JAILANIAnggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI HM | HM. Nasir Djamil
A A A

Saya berharap ada dukungan untuk revisi UUPA, sehingga kedepan tidak lagi kita dengar ada pasal-pasal dalam UUPA yang dibatalkan dengan lahirnya Undang-undang baru,

HM. Nasir Djamil Anggota DPR RI

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Aceh HM Nasir Djamil menyebutkan perlunya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Thun 2006.

Sehingga menurutnya, sejumlah hal penting lainnya, yang disepakati dalam MoU Helsinki bisa diakomodir kembali.

Hal demikian disampaikan anggota Fraksi PKS DPR RI itu disela-sela Launching dan beda buku Sang Kombatan di ACC Sultan Selim Banda Aceh, Senin (25/09).

Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI itu mengatakan tujuan utama dari revisi adalah untuk menguatkan kedudukan dari UUPA itu sediri sehingga tidak mudah diganggu gugat lagi.

Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI HM | HM. Nasir Djamil, saat bedah buku 'Sang Kombatan'

“Saya berharap ada dukungan untuk revisi UUPA, sehingga kedepan tidak lagi kita dengar ada pasal-pasal dalam UUPA yang dibatalkan dengan lahirnya Undang-undang baru,”ujar Nasir.

Nasir menyebutkan secara singkat sejarah pembahasan UUPA tahun 2006, yang merupakan turunan dari kesepakatan damai MoU Helsinki yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005.

Ia mengaku pembahasan UUPA berlangsung sangat singkat, sehingga masih ada hal-hal yang belum sempurna, dan perlu disempurnakan.

“Pembahasan UUPA ini hanya memakan waktu delapan bulan, dan itu sejarah pembahasan undang-undang paling singkat, karena biasanya membahas undang-undang ini memakan waktu bertahun-tahun,”tambahnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Aceh DPR Aceh Iskandar Usman yang juga turut menjadi pembicara pada kegiatan itu meminta agar mediator perdamaian Aceh untuk bertanggungjawab terhadap keberlangsungan perdamaian Aceh, khususnya terkait dengan sikap pemerintah pusat terhadap Aceh.

Pembahasan UUPA ini hanya memakan waktu delapan bulan, dan itu sejarah pembahasan undang-undang paling singkat, karena biasanya membahas undang-undang ini memakan waktu bertahun-tahun,
Editor:AK Jailani
Fotografer:AK Jailani
Kode:47
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...