Anggota Komisi II DPR Aceh Sulaiman SE mengaku terkejut setelah mendengar kabar bahwa Provinsi Aceh harus impor garam dari Thailand. Bahkan komoditas tersebut termasuk dalam komoditas impor terbesar ke Provinsi ujung barat Indonesia. Dimana berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Provinsi Aceh pada Mei 2020 sebesar US$ 245 ribu.

Muhammadiyah Ingin Bertemu Jokowi Bahas Capim KPK Bermasalah

FOTO | CNN INDONESIAKetua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas.
A A A

JAKARTA - PP Muhammadiyah berharap bisa menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pandangan terkait calon pimpinan KPK yang tengah diseleksi oleh Pansel KPK.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Muhammad Busyro Muqoddas menuturkan pihaknya menemukan ada capim KPK yang bermasalah.

"Meminta pertemuan dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung sebelum Presiden menentukan 10 calon yang akan diserahkan ke DPR," ujar Busyro di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/8).

Sebagai mantan pimpinan KPK, Busyro melihat ada berbagai upaya pelemahan terhadap KPK yang dilakukan dengan berbagai cara seperti teror, kriminalisasi, perubahan legislasi, hingga intervensi penegakan hukum.

Selain empat contoh kasus itu, ia menyampaikan pelemahan terhadap KPK dilakukan lewat proses pemilihan pimpinan KPK yang saat ini masih berjalan.

Ia berkata ada beberapa nama capim KPK yang mempunyai catatan pernah menghambat proses penegakan hukum di KPK, tidak patuh LHKPN, hingga melakukan pelanggaran etik ketika bertugas di KPK. Busyro enggan menyebutkan nama-nama yang memiliki catatan buruk itu.

"Bahkan kami melihat hal tersebut seakan menghadirkan kembali memori berbagai upaya pelemahan yang telah hadir sehingga dapat disebut sebagai #CicakvsBuaya4.0," ujarnya.

Terkait dengan persoalan itu, Busyro menyampaikan pihaknya mendesak Jokowi untuk tidak meloloskan capim KPK yang bermasalah, baik yang diduga melakukan pelanggaran etik ketika bertugas di KPK hingga mengancam atau menghalangi proses penegakan hukum oleh KPK.

"Maupun tidak patuh LHKPN menjadi 10 calon yang diserahkan ke DPR RI," ujar Busyro.Lebih dari itu, Busyro menyampaikan KPK merupakan lembaga yang diamanatkan oleh reformasi. Sejak berdiri, ia berkata KPK telah menindak berbagai pihak, mulai dari pimpinan lembaga negara, penegak hukum, swasta, hingga korporasi.

Adapun pencegahan, ia menyebut KPK telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melakukan kajian di berbagai instansi pemerintah yang rentan terhadap korupsi.

"Walaupun belum sempurna, berbagai upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan," ujarnya.

Sumber:CNN Indonesia
Rubrik:NASIONAL

Komentar

Loading...