YARA

Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Proyek Fiktif Dana Desa

FOTO | Humas YARAKetua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin
A A A

SIGLI - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan dana desa di Gampong Geunteng Timur, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie. Dugaan penyalahgunaan tersebut berupa pekerjaan kegiatan pembangunan/pemeliharaan tanggul penahan tanah sejumlah Rp155.477.000 yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2017 namun tidak di kerjakan, tetapi dalam Laporan Pertanggung Jawaban APBG tahun 2017 di sebutkan bahwa anggaran terpakai sebesar Rp138.107.000 dan sisanya di angarkan ke APBG tahun 2018 sebesar Rp17.370.000 dengan nomenklatur yang sama.

Temuan ini berawal dari pengaduan dari masyarakat dan perangkat Tuha Peut Gampong Genteng Timur ke Perwakilan YARA Pidie, setelah menerima pengaduan tersebut Tim Investigasi YARA melakukan pengecekan ke Lapangan dan dokumen LPJ APBG tahun 2017, dari itu di temukanlah penggunaan dana desa yang di duga fiktif karena tidak ada fisik bangunan sebagaimana penggunaan keuangan yang di laporkan dalam LPJ APBG 2017.

Dalam LPJ kami menemukan penggunaan untuk pembangunan/pemeliharaan tanggul penahan tanah untuk honor panitia sebesar Rp4.664.000 Upah Kerja Pembangunan Talud Rp23.070.000 Biaya Oprasional dan Pelaporan TPK Rp3.110.000 Biaya Oprasional Pengawasan Rp3.110.000 Belanja Modal dan Bahan material pembangunan Talud (material alam) Rp68.340.000 (semen) Rp29.585.000 (kayu) Rp2.850.000 (cerucuk) Rp1.200.000 (material Pabrikan) Rp852.000 Belanja Modal Peralatan Talud Rp1.326.000.

Semua item fisik yang di belanjakan tersebut tidak ada di lokasi, saat melihat ke lokasi kami hanya menemukan beberapa tumpukan batu dan pasir di beberapa titik saja.

Akibat dari adanya permasalahan dalam LPJ APBG tahun 2017, masyarakat dan Tuha Peut Gampong melarang Keucik mengoprasionalkan APBG tahun 2018, sehingga sampai saat ini, Gampong Geunteng Timur tidak bisa melakukan penarikan dana Tahap II dan III di tahun 2018 karena belum mempertanggung jawabkan dana tahap I.

Kami meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi aparatur pemerintahan di Genteng Timur, agar pelayanan terhadap kepentingan public dan pembangunan tidak terganggu akibat ketidak mampuan dari aparatur Gampong dalam menggunakan dana Desa, dan kepada Aparat Penegak Hukum agar mengusut tuntas dugaan kecurangan dalam APBG Genteng Timur tahun 2017.

Kode:47
Sumber:Rilis
Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...