Setya Novanto,

Minta KPK Kirim Surat Penetapan Tersangka

FOTO | ISTIMEWASetya Novanto
A A A

Saya tadi pagi kirim surat ke pimpinan KPK untuk segera kirim surat tersangka. Setelah menerima, saya akan merenung dengan baik dan saya konsultasikan ke kuasa hukum,

Setya Novanto Ketua DPR

JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Novanto mengaku akan menghargai proses hukum yang berlaku.

"Saya menghargai proses hukum yang ada. Sebagai warga negara yang baik, saya ikuti dan taat proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku," kata Novanto saat menggelar konferensi pers di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Politikus yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku hingga saat ini belum menerima surat penetapan tersangka oleh KPK. Untuk itu, Selasa pagi tadi, dia bersurat kepada pimpinan KPK agar segera dikirimkan surat penetapan tersangka.

"Saya tadi pagi kirim surat ke pimpinan KPK untuk segera kirim surat tersangka. Setelah menerima, saya akan merenung dengan baik dan saya konsultasikan ke kuasa hukum," kata Novanto, yang saat konferensi pers didampingi, antara lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP pada Senin kemarin. Ketua KPK Agus Rahardjo, yang mengumumkan penetapan tersangka, menyebut Novanto berperan mengondisikan pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

Peran itu dilakukan Novanto menggunakan tangan orang lain, yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang kini telah berstatus sebagai tersangka.

"Saudara Setya Novanto melalui AA (Andi Agustinus) diduga telah mengkondisikan pengadaan barang dan jasa KTP elektronik," kata Agus dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/7) kemarin.

Agus memaparkan peran Novanto itu dimulai sejak proses perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pengadaan barang dan jasa. Seluruhnya dikerjakan Novanto melalui Andi. Novanto pun dijerat KPK sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kode:47
Sumber:news.detik.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...