DPR Aceh,

Minta BPK RI Periksa Anggaran Renovasi Masjid Raya

A A A

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sepakat dengan rekomendasi BPK RI untuk meminta Pemerintah Aceh melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, mengkaji kembali Program JKRA dan menyelaraskannya dengan Program Aceh Seujahtra (JKA PLUS) Gubernur Aceh 2017-2022 untuk memberikan layanan kesehatan dengan akses yang lebih memudahkan dan terintegrasi,

Ermiadi Abdul Rahman, ST Anggota DPR Aceh

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengeluarkan delapan rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Aceh Tahun Anggaran 2016.

Rekomendasi itu disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPR Aceh Ermiadi Abdul Rahman pada sidang paripurna di DPR Aceh, Rabu (19/07).

Ermiadi menyebutkan dari LHP BPK RI diketahui terdapat 29 temuan dengan 81 rekomendasi yang harus dituntaskan oleh pemerintah Aceh.

Menurut Ermiadi ada delapan rekomendasi yang harus segerala dilaksanakan, baik oleh pemerintah Aceh maupun BPK RI, antara lain terkait dengan temuan BPK RI berkenaan dengan administrasi kontrak belum memadai dan terdapat kelebihan pembayaran pada pembangunan landscape dan infrastruktur masjid raya Baiturrahman Banda Aceh.

Atas temuan itu DPR Aceh mendorong agar pemerintah Aceh bersama BPK RI melakukan perhitungan ulang pekerjaan tersebut serta menyusun pedoman bersama perhitungan penilaian pembayaran pekerjaan antara pemerintah Aceh dengan BPK RI.

“Dalam hal pemantauan dan pemeriksaan lanjutan dari BPK RI masih ditemukan adanya penyimpangan, maka DPR aceh akan meneruskan hasil temuan tersebut kepada aparat penegak hukum,”lanjutnya.

Ermiadi menambahkan, DPR Aceh juga merekomendasikan terkait dengan kerjasama pemanfaatan mess Aceh dalam rangka memanfaatkan kekayaan Aceh seagai salah satu sumber pendapatan asli Aceh. Begitu juga terkait dengan penyelesaian ganti kerugian derah yang dinilai belum maksimal.

Selain itu Ermiadi menyebutkan terkait dengan mekanisme pengeluaran belanja sewa sarana mobilitas dan belanja bahan alat-alat kesehatan berupa kursi roda untuk program JKRA pada dinas kesehatan Aceh tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, serta berkenaan dengan pemborosan keuangan daerah atas pembayaran premi peserta JKRA minimal sebesar Rp. 63 Milyar lebih.

“Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sepakat dengan rekomendasi BPK RI untuk meminta Pemerintah Aceh melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, mengkaji kembali Program JKRA dan menyelaraskannya dengan Program Aceh Seujahtra (JKA PLUS) Gubernur Aceh 2017-2022 untuk memberikan layanan kesehatan dengan akses yang lebih memudahkan dan terintegrasi,”lanjutnya.

Editor:AK Jailani
Fotografer:AK Jailani
Kode:47
Rubrik:AcehFoto

Komentar

Loading...