PPP Kubu Djan Faridz Menang di PTUN,

Menkumham Diminta Cabut SK Kubu Rommy

Foto beritasatu.comPPP kubu Djan Faridz.
A A A

JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) telah mengabulkan seluruh gugatan PPP kubu Djan Faridz, Selasa 22 November 2016. Dalam putusannya, PTUN membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede yang dipimpin oleh Romahurmuziy.

“Kami bersyukur bahwa Putusan PTUN mengabulkan permohonan kami seluruh. Doa kami terkabulkan. Karena itu, kami minta Menkumham mencabut kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede yang dipimpim HM Romahurmuziy dan segera mengesahkan DPP PPP hasil Muktamar VIII di Jakarta dengan Ketua Umum H Djan Fardiz dan Sekjen Pengurus HR Achmad Dimyati Natakusuma,” ujar Djan Faridz saat jumpa pers di kantor DPP PPP jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa 22 November 2016 sore.

Djan Faridz menjelaskan SK yang dibatalkan oleh PTUN adalah SK Menkumham RI Nomor: M.HM-06.AH.11.01 tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPP Masa Bakti 2016-2021. SK Menkuham tersebut mengesahkan DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede di bawah kepemimpinan Rommy.

SK ini dibatalkan berdasarkan dua putusan dalam dua perkara TUN nomor 95/G/2016/PTUN-JKT dan nomor 97/G/2016/PTUN-JKT. Perkara Nomor 95 digugat oleh H Mohamad Aris dan Asril Bunyamin. Sedangkan Perkara Nomor 97 digugat oleh Djan Fardiz dan HR Achmad Dimyati Natakusuma.

Dua perkara ini tergugatnya adalah Menkumham dan tergugat intervensi adalah DPP PPP hasil Muktamar Pondok Gede di bawah kepemimpinan Rommy.

“Dalam dua putusan itu, jelas amar putusannya. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan batal SK Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar Pondok Gede. Ketiga, mewajibkan tergugat atau Menkumham untuk mencabut SK Pengeshaan Kepengurusan Hasil Muktamar Pondok Gede. Keempat, mewajibkan tergugat mengesahkan DPP PPP hasil Muktamar VIII di Jakarta dengan Ketua Umum H. Djan Fardiz dan Sekjen Pengurus HR Achmad Dimyati Natakusuma,” kata Djan.

Lebih lanjut, Djan Faridz mengatakan bahwa adanya putusan PTUN tersebut menunjukkan bahwa Kepengurusan DPP PPP yang sah adalah DPP PPP hasil Muktamar VIII di Jakarta. Dia mengaku bahwa pihaknya terbuka jika kubu Rommy ingin masuk di kepengurusan PPP yang sah.

“Silakan jika kubu Rommy masuk dalam kepengurusan kami. Jika mereka ajukan langkah hukum juga silakan saja. Itu sah-sah saja. Tapi, posisi mereka kan tergugat intervensi. Kan aneh jika Menkumham sebagai tergugat menerima putusan PTUN, sementara mereka ajukan kasasi atau banding,” pungkas Djan.

sumber: berita satu

Rubrik:Aceh

Komentar

Loading...