Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi hasil penjualan telur ayam di Dinas Peternakan Aceh dengan kerugian negara sebesar Rp2,6 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh

Menilik Minerba Aceh di Era New Normal

TEMPOIlustrasi aktivitas pertambangan
A A A

Oleh: Fakhrurrazi

Dalam rangka menjaga kesehatan, sosial, dan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah menerapkan kebijakan New Normal, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan prosedur tertentu yang disebut sebagai Protokol Kesehatan. Secara beriringan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meminta para Gubernur untuk tidak menerbitkan izin baru dan perpanjangan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Regulasi ini dipastikan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 sebagai pengganti UU No.  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.

Menilik laman www.kontan.co.id , instruksi Kementerian ESDM via Direktorat Jenderal Minerba tertanggal 18 Juni 2020 ini kepada Gubernur, mulai berlaku 6 bulan terhitung sejak 10 juni 2020 atau sampai UU No.3 tahun 2020 disahkan. Dengan demikian, pemerintah daerah sedang menunggu masa peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan minerba dari provinsi ke pemerintahan pusat. Menteri ESDM, Arifin Tasrif juga memaparkan bahwa tujuan peralihan ini sebagai upaya untuk pengendalian produksi dan penjualan mineral logam dan batubara. Sebab, komoditi tersebut dinilai strategis untuk negara, sehingga dapat menjaga ketahanan energi dan ketersediaan bahan industrilisasi hilir logam. Sementara kebijakan pengelolaan pertambangan mineral non-logam dan batuan dapat menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dengan berlakunya kebijakan ini, maka akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengusahaan tambang minerba, khususnya di Provinsi Aceh. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah sejauh mana kesiapan Pemerintah Aceh merumuskan langkah ke depan terkait persoalan minerba dengan mengandalkan UU no.11 tahun 2006? sementara di sisi yang lain regulasi minerba yang baru berlaku untuk semua daerah (Pasal 173A RUU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba.

Topik pengelolaan minerba memiliki daya pikat yang seksi untuk dibahas, karena menyangkut pemenuhan kebutuhan manusia. Hampir semua produk-produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari merupakan produk hilirisasi tambang. Sesuatu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan (needs), maka sepanjang itu pula terjadi transaksi dan kegiatan ekonomi. Industri minerba adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan yang menggerakkan perekonomian, apalagi dunia modern sekarang ini.

Kekayaan Minerba di Provinsi Aceh baik pada kategori potensi maupun cadangan yang terukur harus menjadi prioritas untuk dikelola sebaik-baiknya dengan memperhatikan aspek hukum, sosial kemasyarakatan, dan pelestarian lingkungan. Selama aspek tersebut dipertimbangkan, maka tidak perlu dikhawatirkan untuk melakukan aktivitas penambangan. Pemerintah Aceh secara mendiri dipersilahkan mengelola minerba menurut Pasal 156 ayat (1), (2), dan (3) UUPA. Hal ini mengutip tanggapan dari Pengamat Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, Rustam Effendi (KBA.One, 25/06/2020).

Upaya pemerintah Aceh sejauh ini telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai penerbitan perizinan tambang minerba sebelum terbitnya instruksi Kementerian ESDM kepada seluruh Gubernur.  Dalam surat tersebut, Pemerintah Aceh telah menjelaskan perihal kewenangan perizinan Minerba sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kita dapat berasumsi bahwa bila pemerintah pusat memang memperbolehkan pengelolaan minerba secara mendiri kepada Pemerintah Aceh, maka itu tetap memiliki batasan, yakni sesuai dengan kewenangannya. Sementara redaksi kewenangan masih menjadi kata kunci untuk mengikat bahwa pengusahaan minerba merupakan kebijakan strategis nasional yang harus dijalankan oleh negara sesuai UUD 1945. Dengan kata lain, nomenklatur kewenangan yang sesungguhnya dikontrol oleh Pusat.

Jika persoalan ini tidak dipahami secara mendalam oleh Pemerintah Aceh beserta perangkatnya (Legislatif & Eksekutif) selaku regulator, maka pengelolaan minerba menjadi terus menerus digantung tanpa ada kejelasan yang pasti. Pasal 156 sampai pasal 159 UU No.11 tahun 2006 hanya menjadi catatan diatas kertas, lalu dimakan rayap, sebab tak bisa diwujudkan dalam realita. Perjuangan puluhan tahun dengan raihan perjanjian damai di Helsinki terlihat sebagai lelucon dan wacana semata.

Sejak UUPA disahkan, persoalan izin tambang minerba di Aceh belum menemukan rumusan yang konkret seiring regulasi pemerintah berubah-rubah, termasuk tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan Daerah. Logika penyederhanaan izin tidak semata-semata berorientasi mudah dan asal lewat. Akan tetapi, harus memenuhi kaidah dan persyaratan tertentu yang bertujuan memberikan jaminan hukum untuk gairah iklim investasi, meningkatkan pengawasan, dan keamanan dalam mengelola minerba Aceh.

Pemerintah, Rakyat Aceh, stakeholder, dan semua elemen mesti sadar akan hal ini dengan segera merumuskan langkah strategis pengelolaan tambang minerba. Kekayaan alam ini merupakan nikmat dan anugerah Tuhan, sehingga patut dikelola sebaik-baiknya. Jika tidak, maka kekayaan ini justru sebuah mala-petaka bagi Aceh, membuat Tuhan murka karena ketidakmampuan dan kelalaian kita untuk berpikir dan bertindak secara tidak bijaksana bagaimana mengelola minerba ini.  Oleh karena itu, masa transisi peralihan kewenangan kepada pemerintah pusat dan era New Normal inilah langkah-langkah itu harus diwujudkan, supaya semua pihak tidak lagi Rabun Jauh tentang mengelola minerba.

Penulis merupakan Eks Ketua Alumni Teknik Geofisika Unsyiah & Pegiat Sekolah Kita Menulis.

Rubrik:OPINI

Komentar

Loading...