PDIP:

Mendagri Tidak Salah Usulkan Pati Polri Jadi Penjabat Gubernur

FOTO | ISTIMEWAPDI-Perjuangan
A A A
Saat ini kan pilkada gubernur itu hadir di 17 provinsi, coba dibayangkan kalau semua eselon I Kemdagri ditugaskan ke-17 provinsi, akan ada kegoncangan dalam menjalankan tugas-tugas kementerian karena kekosongan ini. Apalagi pada faktanya banyak yang berstatus pelaksana tugas (Plt) sehingga belum definitif,

JAKARTA - Politisi PDIP Arteria Dahlan meminta berbagai pihak berpikir jernih dan tidak mempermasalahkan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait dua perwira tinggi (pati) polri menjadi penjabat gubernur.

"Saya minta semua pihak untuk hentikan polemik dan lebih memfokuskan pada kerja-kerja politik dan kerja-kerja pemenangan. Percuma mempermasalahkan hal ini karena semakin membuat masyarakat antipati," ujar Arteria di Jakarta, Sabtu (27/1).

Sebagai diketahui, Mendagri mengusulkan dua pati polri untuk menjadi penjabat gubernur di daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018. Keduanya adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Mochamad Iriawan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai penjabat gubernur Sumatra Utara

Arteria menilai usulan Mendagri tidak melanggar peraturan. Mendagri berpijak pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Dia menjelaskan di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, akhir masa jabatan gubernur akan habis sebelum ada gubernur terpilih melalui Pilkada pada 27 Juni 2018. Dalam konteks ini, kata dia, sesuai UU Pilkada, Mendagri mempunyai kewenangan mengisi posisi jabatan gubernur yang kosong, dengan mengusulkan pengangkatan penjabat gubernur.

"Sementara 4 ayat (2) Permendagri 1/2018 mengatur bahwa penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkatnya di lingkup pemerintah pusat atau provinsi sampai pelantikan gubernur. Jadi, secara legal, apa yang dilakukan Mendagri sudah sesuai dengan hukum yang berlaku," terang dia.

Arteria menilai Mendagri telah memikirkan berbagai aspek dalam memilih Irjen Pol Mochamad Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur. Dari aspek kemampuan dan reputasi, kedua pati polri tersebut tidak diragukan lagi. "Keduanya juga memiliki kedudukan setara dengan pejabat eselon I di Kemdagri. Apalagi kalau orientasinya pada pendekatan stabilitas dan keamanan terkait indikasi dan potensi kerawanan pilkada. Ya, menjatuhkan pilihan pada mereka sudah tepat sekali," ungkap dia.

Dia mengatakan, pada Pilkada serentak 2017, Mendagri juga pernah mengusulkan dua pati Polri dan TNI, yakni Irjen Pol Carlo Brix Tewu yang ditunjuk menjadi penjabat gubernur Sulawesi Barat dan Mayjen (Purn) TNI Soedarmo menjadi penjabat gubernur Aceh. Namun pada waktu itu, tidak ada yang mempermasalahkan dan terbukti pilkada berlangsung aman, sukses, lancar dan stabilitas terjaga.

"Saat ini kan pilkada gubernur itu hadir di 17 provinsi, coba dibayangkan kalau semua eselon I Kemdagri ditugaskan ke-17 provinsi, akan ada kegoncangan dalam menjalankan tugas-tugas kementerian karena kekosongan ini. Apalagi pada faktanya banyak yang berstatus pelaksana tugas (Plt) sehingga belum definitif," pungkas dia.

Sementara 4 ayat (2) Permendagri 1/2018 mengatur bahwa penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkatnya di lingkup pemerintah pusat atau provinsi sampai pelantikan gubernur. Jadi, secara legal, apa yang dilakukan Mendagri sudah sesuai dengan hukum yang berlaku,
Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...