Status Terdakwa Ahok

Mendagri Dicecar DPR

FOTO | ISTIMEWAMendagri Tjahjo Kumolo
A A A

JAKARTA - Rapat kerja Komisi II DPR dengan Kemendagri mulai 'menghangat' saat fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan soal status pengaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta. F-PAN mempertanyakan alasan Mendagri mengaktifkan Ahok meski berstatus terdakwa.

"Saya tanyakan, bagaimana menurut Pak Mendagri seorang terdakwa dalam memimpin sebuah pemerintahan dalam mengambil keputusan?" tanya anggota Komisi II DPR dari F-PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2017).

Ahok didakwa dengan dua pasal yaitu Pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara atau Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara. Yandri menyoalkan mengenai status terdakwa Ahok bisa menjalankan roda pemerintahan.

"Saya sih nggak memperdebatkan 4 tahun atau 5 tahun, tapi terdakwanya itu lho Pak. Status terdakwa itu apalagi di Ibu Kota, kira-kira bagaimana Pak?" ujar Yandri.

Menanggapi itu, Mendagri Tjahjo Kumolo secara tegas mengatakan tidak membela Ahok sama sekali. Ia siap diberhentikan jabatannya sebagai Mendagri jika terbukti salah.

"Saya tidak membela si Ahok temannya Pak Yandri, tidak. Saya membela presiden saya, dan siap bertanggungjawab, diberhentikan pun saya siap. Saya nggak ada urusan sama si Ahok, tapi saya harus adil," tegas Tjahjo.

Tjahjo menyampaikan bahwa dakwaan terhadap Ahok merupakan dakwaan alternatif. "Kaitan masalah gubernur ini, dakwaan jaksa itu alternatif, coba dicek 5 dan 4. Kalau saya putuskan diberhentikan kepada presiden, tahu-tahu tuntutan jaksa jadi 4 tahun, habis saya," sambung Tjahjo.

Mahkamah Agung (MA) pada akhirnya tidak memberikan fatwa kepada Mendagri. Oleh sebab itu, Tjahjo menyampaikan masih menunggu putusan di pengadilan terlebih dahulu.

Sumber:detik.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...