Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang melakukan penggeledahan Dinas Perhubungan Sabang dan SPBU Bypass, Rabu (2/12/2020). Penggeledahan dimulai dari pukul 10.00-13.00 WIB itu dipimpin Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sabang Muhammad Razi SH. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi belanja BBM/Gas dan Pelumas serta suku cadang yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Perhubungan Sabang tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 1.567.456.331.

Masyarakat Tuntut Transparansi Penggunaan Dana Covid-19

SAMSUDINMasyarakat Bener Meriah yang tergabung dalam Aliansi Bersatu Untuk Rakyar Bener Meriah (Abuya-BM) kembali mendatangi kantor DPRK daerah setempat
A A A

BENER MERIAH – Masyarakat Bener Meriah yang tergabung dalam Aliansi Bersatu Untuk Rakyar Bener Meriah (Abuya-BM) meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menyampaikan secara transparan pengunanan anggran penanganan Covid-19 di Kabupaten Bener Meriah, Jumat (12/6/2020)

Abuya-BM yang dikoordinatori Muklis AB, sebelumnya pada tanggal 2 Juni 2020 telah menyampaikan 10 poin tuntutannya kepada Pemerintah daerah melalui audensi bersama DPRK Bener Meriah.

Salah satu tuntutan mereka terhadap Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tentang transparansi pengunanan anggran Covid-19, serta meminta pertangung jawaban Bupati atas program ketahanan pangan.

Plh Bupati Bener Meriah Drs Haili Yoga M Si saat dikonfirmasi usai pertemuan dengan Abuya-BM menyampaikan, terkait dengan permintaan pengunaan anggaran penangan Covid-19 akan disampaikan secara resmi melalui surat.

“kita akan memberikan secara jelas dan juga kami sudah konsultasi ketua Abuya-BM mungkin besok atau sore sudah akan kami berikan dalam bentuk tertulis kepada mereka,“ ungkap Plh Bupati Bener Meriah.

Haili Yoga menyatakan, Pemerintah Bener Meriah telah melaksanakan secara prosudur terkait pengunaan anggran untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan aturan yang mengatur.

"Kami punyak juklak dan juknis aturan seperti apa dan ini sudah kami lakukan,"terang Haili Yoga.

Sementara Ketua DPRK Bener Meriah MHD Saleh mengatakan terkait tuntutan pengunaan hak interpelansi pihaknya akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan seluruh anggota dewan Bener Meriah.

"Karena hak interpelasansi itu bukanlah hak pimpinan,"ujarnya.

Menyangkut dengan kekisruhan program ketahanan pangan ditegah-tengah masyarakat, Ketua DPRK Bener Meriah itu menyarankan untuk dilakukan penundaan dalam sementara waktu dalam penyalurannya.

"Dipending dulu sampai dengan masyarakat benar-benar memahami dan menerimanya sehingga itu tidak menjadi perselisihan anatara aparatur Kampung dengan masyarakat,"harapnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...