Anggota Komisi II DPR Aceh Sulaiman SE mengaku terkejut setelah mendengar kabar bahwa Provinsi Aceh harus impor garam dari Thailand. Bahkan komoditas tersebut termasuk dalam komoditas impor terbesar ke Provinsi ujung barat Indonesia. Dimana berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Provinsi Aceh pada Mei 2020 sebesar US$ 245 ribu.

Ombudsman: 

Masyarakat Harapkan Bank Aceh Hadir Dipulau Aceh

ISTIMEWAKepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin bersama Ketua Pemuda Pulau Aceh
A A A

BANDA ACEH - Masyarakat pulau Aceh mengharapkan kehadiran bank terutama Bank Aceh supaya dapat beroperasi didaerah mareka.

Ombudsman RI mengetahui keinginan warga tersebut setelah menerima  pengaduan dari masyarakat terkait dengan tidak adanya Bank Aceh yang beroperasi di Kecamatan Pulau tersebut.

"Pengaduan ini kita terima pada saat melakukan investigasi langsung  oleh Asisten Ombudsman RI Aceh Muammar  ke lokasi, Pulau Aceh," ungkapnya.

Hal diungkapkan warga pada saat kunjungan kerja Asisten Ombudsman RI Aceh Muammar  ke lokasi, Pulau Aceh, Rabu 9 Oktober 2019 lalu.

Tidak beroperasinya Bank Aceh disana mengakibatkan masyarakat yang menerima dana bantuan sosial dari pemerintah menjadi kesulitan.

Misalnya para penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), penerima beasiswa miskin, beasiswa aneuk nelayan, dan dana desa. Karena tidak ada bank yang beroperasi terpaksa mareka harus berlayar menyeberang pulau untuk menarik dana tersebut ke Banda Aceh, sehingga sangat tidak efesien.

Tokoh Pemuda Gampong Lampuyang (Ibukota Kecamatan Pulau Aceh), Khairul  mengungkapkan harapannya,

"Kami sangat mengharapkan adanya Bank Aceh di pulau ini, walaupun hanya sebuah kantor kas," katanya.

Menurut Khairul, tidak adanya Bank di pulau Aceh sangat menyulitkan masyarakat dalam proses pengambilan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di Pulau Aceh.

"Coba dibayangkan, jika kami mau menarik dana tersebut, tapi terlebih dahulu harus berlayar ke Banda Aceh. Ini sangat tidak ekonomis karena untuk menarik dana yang jumlahnya tidak seberapa, tapi kami harus mengeluarkan biaya ongkos untuk pergi-pulang dari Pulau ke Banda Aceh lumayan besar," katanya.

Belum lagi katanya, setelah seharian di Banda Aceh tentu saja memerlukan biaya untuk makan-minum. Akhirnya, setelah uang tersebut kami ambil, waktu pulang ke pulau, sudah habis lagi.

"Nah, karenanya, kami sangat mengharapkan kepedulian Pemerintah Aceh sebagai pemilik Bank Aceh untuk segera membuka kantor kas di Pulau Aceh," imbuhnya.

Tidak adanya perbankan yang beroperasi di Pulau Aceh mengakibatkan kondisi ekonomi warga pulau makin terisolir. Jika ada dana lebih mereka simpan di bawah bantal, seperti kehidupan pra-kemerdekaan.

Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr Taqwaddin mengatakan, fakta yang ditemukan Asisten Ombudsman, di pulau Aceh tidak ada satupun Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Padahal jumlah penduduk di Pulau Aceh (Pulau Nasi dan Pulau Breuh) mencapai sekitaran 5.000-an jiwa.

"Jadi kehidupan ekonomi dan perdagangan di pulau ini benar-benar masih pola lama," kata Taqwaddin.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...