Mantan Anggota Parlemen RI Ghazali Abbas Adan menyebutkan Wali Nanggroe Memang bukan maqam (neuduek)-nya Malik Mahmud Al Haytar. Dimana seharusnya sosok Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Ini disampaikan Ghazali setelah Aktivis Kebudayaan sekaligus Pendiri Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa meminta Wali Nanggroe Aceh menegur dan memperingatkan DPRA terkait polemik yang terjadi dengan Pemerintah Aceh saat ini.

Upaya Pemkab Aceh Besar Belum Maksimal:

Masyarakat Diminta Patuh Menjalankan Protokol Kesehatan

ISTIMEWAAkademisi Univeritas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung MSi
A A A

BANDA ACEH - Belum ada upaya maksimal dari pemerintah daerah dan kurang patuh masyarakat terhadap protokol kesehatan menyebabkan penyebaran Covid-19 di Aceh Besar terus terjadi peningkatan.

Data terakhir per-04 September 2020 yang terpapar Covid-19 telah mencapai 482 jiwa. Dengan jumlah angka yang terus melaju, sudah pasti membutuhkan penanganan untuk mencegah penyebaran harus dilakukan secara bersama-sama, pemerintah dan masyarakat.

Hal itu diungkapkan akademisi dan pengamat sosial pembangunan Univeritas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung MSi kepada acehimage.com, Sabtu, (5/9/2020).

Dikatakan, mestinya peran dan upaya pemerintah Kabupaten Aceh Besar maksimal dan masyarakat sudah sepatutnya juga patuh dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan.

"Jadi tidak hanya eksekutif yang menjadi garda terdepan dalam hal memutuskan mata rantai covid-19, namun sudah seharusnya legislatif (DPRK) ikut membantu pemerintah dengan melakukan pengawasan dan memberikan kontribusi saran, pemikiran serta kritik agar penanganan penyebaran Covid-19 bisa diatasi," kata Usman Lamreung.

Namun disela-sela eksekutif lagi sibuk-sibuknya mengatisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah Aceh Besar, muncul kabar miris, bahwa 35 anggota DPRK Aceh Besar Tanggal 26-29 Agustus 2020, justeru melakukan kunjungan Kerja ke Medan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan agenda Proses PAW KIP Aceh Besar. Pertanyaan adalah seberapa pentingkah kunjungan kerja ke Medan dan Jakarta.

"Nah, kunjungan itu, apa manfaat untuk rakyat dan pembangunan Aceh Besar? Biarpun dilakukan dengan SPPD dengan agenda resmi, tapi menurut kami sangat tidak etis 35 anggota DPRK Aceh Besar melakukan kunjungan kerja sampai ke Jakarta," kata Usman.

"Ini sudah melukai hati masyarakat juga menunjukan sikap ketidak-pedulian anggota DPRK pada kondisi sulit akibat Covid-19 yang sedang mendera masyarakat Aceh Besar," tegas putra Aceh Besar ini.

Seharusnya anggota dewan terhormat itu membantu dan bersama-sama pemerintah Aceh Besar ikut serta dalam penanganan Covid-19.

"Kalaupun kunjungan itu dianggap penting, kan bisa di wakili sesuai fraksi masing-masing, apalagi masalah proses PAW KIP Aceh Besar cukup pimpinan ke Jakarta, tak perlu semua dibawa ke Jakarta, macam mau Demo KPU Pusat saja," ketusnya.

Jangan dijastifikasi ke Jakarta hanya untuk bertamasya

Usman pun menuturkan, DPRK Aceh Besar sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya menjadi garda terdepan membela kepentingan rakyat, apalagi di saat pandemi ini, anggota dewan harus memberikan kontribusi yang besar untuk kepentingan rakyat.

Dewan bisa melakukan semua itu dengan menyuarakan kepentingan rakyat, memberikan saran, masukan, kritik dan pengawasan, agar apa yang dilakukan pemerintah tepat sasaran dan benar-benar untuk kepentingan rakyat.

Menurut Usman, DPRK Aceh Besar harus memberikan penjelasan seberapa pentingkah kunjungan kerja ke Medan dan Jakarta, bagi masyarakat..?

Artinya jangan sampai masyarakat menjastifikasi ke luar daerah Medan- Jakarta hanya untuk bertamasya dan jalan-jalan saja," ujarnya.

Rubrik:ACEH

Komentar

Loading...