KPU Ngotot

Mantan Napi Korupsi Dilarang Jadi Caleg

FOTO | ILUSTRASIILUSTRASI
A A A
KPU memperluas tafsir dari undang-undang, yakni dengan menambahkan norma baru, berupa ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg, yang sebelumnya, hanya mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkotika yang dilarang,

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya tetap memperjuangkan agar pengaturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) diterima pemerintah dan DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP). Larangan tersebut merupakan upaya untuk menghasilkan anggota legislatif yang bersih dari korupsi untuk jangka panjang.

"Kami tetap memperjuangkan aturan tersebut, KPU tetap mendasarkan keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik secara jangka panjang," ujar Wahyu di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (5/4).

Menurut Wahyu, KPU yang mengusulkan pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg merupakan bentuk perluasan tafsir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPU bisa membuat norma baru, sehingga bukan saja mantan narapidana narkotika dan kejahatan seksual terhadap anak yang dilarang mendaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tetapi juga napi korupsi.

"KPU memperluas tafsir dari undang-undang, yakni dengan menambahkan norma baru, berupa ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg, yang sebelumnya, hanya mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkotika yang dilarang," ungkapnya.

Wahyu mengatakan pihaknya memperluas tafsir Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Perluasan tafsir ini diatur dalam Pasal 8 huruf j draf PKPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

Pasal 8 huruf j menyebutkan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten dan kota adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat, antara lain bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan korupsi.

"Jadi, yang terpenting adalah parpol mempersiapkan kader terbaiknya agar bisa dipilih oleh pemilih. Aturan ini juga memberi edukasi bagi pemilih untuk memilih wakil rakyat dengan rekam jejak yang baik," tuturnya.

Draf PKPU telah disampaikan ke DPR, Selasa (3/4) dan hari ini digelar uji publik, sedangkan rapat dengar pendapat dengan DPR digelar Senin (9/4).

Kode:47
Sumber:beritasatu.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...