PAN Siap Dukung Eko Patrio

Maju Calon Bupati Nganjuk

FOTO | ISTIMEWAAnggota Fraksi PAN Hendro Purnomo
A A A
Kita belum lakukan proses tahapan pilkada termasuk untuk Nganjuk tapi biasanya PAN untuk tahapan pilkada akan mengedepankan kadernya sendiri,

JAKARTA - Anggota Fraksi PAN Hendro Purnomo digadang-gadang akan maju sebagai calon bupati Nganjuk di Pilkada 2018. PAN pun akan mendukung wacana terhadap kadernya itu apabila memang elektabilitasnya memungkinkan.

"Kita belum lakukan proses tahapan pilkada termasuk untuk Nganjuk tapi biasanya PAN untuk tahapan pilkada akan mengedepankan kadernya sendiri," ungkap Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Untuk itu Yandri menyebut PAN dengan tangan terbuka akan mengajukan pria yang akrab disapa Eko Patrio tersebut maju sebagai Cabup Nganjuk. Namun tetap ada pertimbangan sebelum PAN benar-benar mengusung anggota Komisi X itu di Pilbup Ngajuk 2018.

"Jadi kalo nanti mas Eko memang punya potensi dan mau, tentu PAN senang dan sekali lagi PAN belum melakukan proses tahapan," kata Yandri.

"Memang nama mas Eko sudah dinaikkan atau dipublish ya itu suatu kehormatan bagi kami," lanjut anggota Komisi II DPR itu.

Soal pilkada serentak, PAN juga menyoroti soal sengketa hasil pilkada serentak 2017. PAN tidak setuju apabila Mahkamah Konstitusi mengurus soal perkara selain mengenai selisih suara yang dipermasalahkan oleh pihak penggugat.

"Sengketa Pilkada di MK yang sekarang berlangsung pemeriksaan perkara. Banyak pihak, pengamat, Mendagri, tadi malam saya dengar mendorong MK supaya tidak saja mengadili tentang selisih suara, tetapi juga mengadili, memeriksa perkara atau persoalan lain terhadap pelaksanaan Pilkada," jelas Yandri.

"Menurut kami, janganlah MK dibawa-bawa, di luar perintah UU 10/2016. Bahwa MK hanya diberi tugas oleh UU untuk mengadili selisih suara hasil rekapitulasi KPUD," lanjutnya.

Selain dengan landasan UU pilkada itu, Yandri menyebut MK juga punya peraturan sendiri mengenai perkara pilkada yang bisa diurusnya. Untuk perkara pidana lain selain selisih suara, PAN menilai lebih baik tetap diurus oleh Polisi atau kejaksaan.

"Mari kita hormati proses yang ada di MK. Biarkan MK bekerja sesuai prosedur yang ada dan tentu kita hormati pasangan calon yang 101 kemarin sudah melaksanakan Pilkada, ada puluhan yang mengajukan gugatan ke MK. Sekarang sedang pemeriksaan perkara, yakin MK akan berpedoman akan Peraturan MK dan UU 10/2016," ujar Yandri.

"Karena UU itu disahkan oleh DPR dan Pemerintah, maka tugas pidana pemilu sudah dialihkan kepada kepolisian dan kejaksaan, jadi jangan dicampuradukkan," tandasnya.

Kode:47
Sumber:news.detik.com
Rubrik:Nasional

Komentar

Loading...